Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin jumlah rekening nasabah per Maret 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara dengan 570.319.191 rekening atau nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 14.457.323 rekening untuk nasabah BPR/BPRS.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan LPS secara berkelanjutan terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap dinamika kinerja perbankan, ekonomi dan stabilitas sistem ekonomi dalam kaitannya dengan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP)
"[Ini dilakukan] agar tetap sejalan dengan perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan. Periode regular evaluasi dan penetapan TBP akan dilaksanakan Mei 2024,” ujarnya dikutip Minggu (5/5/2024)
Dari sisi penjaminan dan resolusi, kebijakan LPS terus diupayakan untuk mendukung pemulihan kinerja ekonomi, memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
Adapun, upaya LPS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dilakukan antara lain melalui monitoring cakupan penjaminan sesuai mandat UU LPS. Kemudian, melakukan asesmen berjelanjutan atas TBP LPS
“Percepatan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR yang masuk dalam likuidasi,” ucap Purbaya.
Baca Juga
Selanjutnya, LPS pun memperkuat koordinasi lintas otoritas agar penanganan bank pada periode Bank Dalam Penyehatan (BDP) dan Bank Dalam Resplusi (BDR) berjalan optimal
Sebagai informasi, sepanjang tahun berjalan sudah ada 11 bank bangkrut di Indonesia. LPS pun memastikan bahwa dana yang dimiliki lembaga ini mencukupi untuk klaim simpanan nasabah bank yang tutup.
Terbaru, terdapat satu bangkrut dari Kudus bernama PT BPR Dananta. OJK mencabut izin usaha bank tersebut mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Dananta.
Alhasil, sepanjang tahun ini sudah ada 11 bank yang bangkrut. Padahal, 2024 baru berjalan 4 bulan. Kesemua bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).
Sementara itu, dalam hal menindaklanjuti UU P2SK terkait Program Penjaminan Polis (PPP), LPS terus mengakselerasi persiapan penyelenggaraan PPPP antara lain melalui koordinasi dan diskusi dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder industri asuransi, serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM internal di bidang asuransi.
