Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konstruksi pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mendapatkan pesan khusus dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang meminta agar dana penyertaan modal negara (PMN) 2024 senilai Rp6 triliun tidak terdilusi.
Sri Mulyani mengatakan PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan, serta mendanai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah digarap oleh WIKA.
WIKA memang sedang menggarap sejumlah PSN yang ditargetkan rampung tahun ini, di antaranya Bendungan Cipanas di Jawa Barat dan Kereta Cepat Jakarta Bandung, di mana perseroan menjadi bagian dari konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium).
“Walaupun melakukan PMN, tetap ada earmark untuk proyek apa. Tidak masuk dalam neraca, apalagi BUMN ini sekarang masih dalam proses restrukturisasi, sehingga memastikan bahwa PMN tidak hilang atau terdilusi dengan berbagai masalah keuangan dari BUMN tersebut,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (12/9/2023).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan Panja A Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati kenaikan dana PMN, pekan lalu. Hal ini pun membuat jumlah PMN untuk tahun depan bertambah Rp12,1 triliun menjadi Rp30,7 triliun.
Dari penambahan tersebut, PT Hutama Karya (Persero) meraih suntikan tambahan sebesar Rp6,1 triliun sehingga total PMN mencapai Rp18,6 triliun. Adapun WIKA, yang sebelumnya tidak masuk daftar penerima, kini mendapatkan alokasi sebesar Rp6 triliun.
Baca Juga
Suntikan modal itu tentu menjadi angin segar bagi WIKA, yang sedang mengalami standstill atau penundaan pembayaran utang perbankan. Dana ini, seperti disampaikan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo, bisa digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya memberikan penjelasan kepada Bisnis terkait strategi yang bakal diimplementasikan perseroan pada 2024.
Mahendra menyampaikan WIKA berupaya optimal menangkap sejumlah potensi, termasuk tender proyek pemerintah pada 2024. Sebab, proyek pemerintah yang dibiayai APBN memiliki model pembayaran progres bulanan beserta uang muka. Skema pembayaran ini dinilai sesuai dengan strategi perseroan yang tengah mendorong arus kas lebih baik.
“Perseroan senantiasa terus berupaya dengan optimal untuk menangkap potensi yang ada termasuk proyek pemerintah yang akan ditenderkan di tahun 2024 sebagai bekal aktivitas usaha secara berkelanjutan,” ujarnya pada pertengahan Agustus lalu.
.jpg?w=300&h=221)
