Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan soal potensi penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan oleh Pemprov Jabar. Menurutnya, masih diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait obligasi daerah.
Dia mengatakan, Pemprov Jabar masih mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini sebelum menerbitkan obligasi daerah, sembari masih mencari peluang pendanaan lain yang potensial.
"Kami mungkin harus memilih dan memilah, mungkin masih ada peluang-peluang lain yang hari ini dianggap masih menggiurkan. Tapi kami yakin kalau masyarakat sudah tahu tentang obligasi daerah pasti mereka akan semangat," ujar Uu saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis, (3/8/2023).
Pasalnya, Wagub Jabar itu menilai saat ini sosialisasi kepada masyarakat Jawa Barat perlu lebih digencarkan agar penerbitan obligasi daerah lebih maksimal guna mendanai proyek-proyek infrastruktur di Jawa Barat.
"Obligasi ini pun bukannya tidak menarik, tapi kurang gencarnya sosialisasi kepada masyarakat tentang obligasi yang dilakukan oleh Pemda Jawa Barat. Tinggal diperkuat dan diperbanyak sosialisasi tentang obligasi tersebut," katanya.
Sebagai upaya menggencarkan sosialisasi, Pemprov Jabar menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berbagai otoritas terkait untuk pencanangan edukasi dan literasi kepada 1.000 aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jabar.
Baca Juga
Program edukasi pasar modal ini akan dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Perwakilan (KP) BEI Jawa Barat agar para ASN Pemprov Jabar lebih terbuka wawasannya terhadap pasar modal Indonesia.
"BEI berharap pencanangan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang investasi yang tepat di pasar modal, agar terhindar dari investasi bodong yang marak di masyarakat," ujar Direktur Utama BEI Iman Rachman.
Adapun, sebagaimana diberitakan Bisnis Jabar sebelumnya, Kementerian Perekonomian menilai Jawa Barat sebagai proyek percontohan atau pilot project dalam penerbitan obligasi daerah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah menggelar audiensi dengan Kemenko Perekonomian guna membahas inisiasi penerbitan obligasi atau sukuk daerah.
Menurutnya Jawa Barat membutuhkan sedikitnya Rp800 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur penting bagi masyarakat. Pasalnya, APBD Jawa Barat dinilai masih terlalu kecil untuk membiayai infrastruktur yang hanya sanggup membiayai Rp50 triliun.
Ada dua proyek infrastruktur yang tengah dijajaki untuk dibiayai obligasi daerah, yaitu akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan beberapa rumah sakit untuk anggaran 2024. Langkah Jabar melepas obligasi daerah hanya tinggal menyisakan persetujuan DPRD.
