Rencana IPO Bank DKI Dapat Angin Segar dari DPRD

Bisnis.com, JAKARTA — DPRD DKI belum menemukan potensi masalah yang patut dicurigai menjelang IPO PT Bank DKI.

“Sampai sejauh ini memang tidak ada hal-hal yang patut dicurigai dan sebagainya,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Minggu (9/7/2023).

Masih menurut Ismail, sejak Bank DKI dipimpin direksi yang baru, perusahaan tersebut melakukan banyak perubahan ke arah positif. Mulai dari sisi sumber daya manusia (SDM), hingga transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan. 

“Sekitar dua tahun ini, Bank DKI lebih banyak melakukan pembenahan di SDM, di mana mereka merapikan sekitar 27 peraturan, dan sekarang ini lebih diarahkan berbasis kinerja. Pembenahan lainnya adalah transformasi digital,” jelasnya.

Dengan adanya perubahan tersebut, Ismail meyakini bisnis Bank DKI ke depan bisa semakin membaik. 

“Saya pikir dua hal tersebut yang akhirnya bisa membawa Bank DKI pada proses perbaikan di bawah kepemimpinan baru,” jelasnya.

Sebagai konteks, sebelumnya DPRD DKI sempat menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain yang sudah lebih dulu melantai, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA). Mereka melihat emiten tersebut memiliki proyek mangkrak. 

Penilaian tersebut sempat membuat DPRD DKI mewacanakan untuk menunda sementara rencana IPO perusahaan BUMD.

“Ini Ancol sebenarnya apa sih? Kok bisa kalian terbuka? Untuk sementara hold dulu kalau ada perusahaan BUMD yang mau terbuka,” jelas Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Ancol merupakan salah satu perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru-baru ini diketahui memiliki sejumlah proyek mangkrak, seperti pembangunan Hotel Marriott dan pembangunan Mall Ancol Beach City (ABC).

Secara rinci, pembangunan Hotel Marriott sampai saat ini baru pondasi saja. Adapun diberhentikannya proyek ini dikarenakan ada pertimbangan dari direksi sebelumnya. Selanjutnya proyek mangkrak Mall ABC disebut karena adanya masalah antara pihak pengelola, yakni PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dan pihak penyewa yakni PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS).