Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk kedua kalinya mengultimatum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait saham gorengan.
Presiden Jokowi mengultimatum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan di sektor jasa keuangan supaya terhindar dari praktik menggoreng saham. Menurutnya masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik asuransi, pinjaman online, investasi, tur haji, hingga umroh. Jokowi menuturkan pengawasan produk-produk jasa keuangan tersebut harus detail.
Presiden juga menuturkan, saat ini pemerintah tidak bisa bekerja dalam skala makro saja, tetapi juga harus mendetailkan pekerjaan di mikro.
"Hati-hati ada peristiwa besar. Minggu kemarin ada Adani, di India. Makronya bagus, mikronya ada masalah, hanya satu perusahaan, Adani kehilangan US$120 miliar, dirupiahkan Rp1.800 triliun," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, Senin (6/2/2023).
Jokowi menyinggung perusahaan milik taipan India Gautam Adani dan perilaku 'menggoreng' saham. Praktik goreng-menggoreng saham tersebut membuat seperempat produk domestik bruto (PDB) India atau sebesar Rp1.800 triliun hilang. Hal tersebut memberikan tekanan capital outflow dan menjatuhkan nilai tukar rupee India. Padahal, kata Jokowi, kondisi makro India masih bagus.
"Dilihat betul mana yang suka menggoreng. Goreng kalau pas dapet enak, tapi sekali pas kepleset, ya tadi saya sampaikan, Adani di India. Saya minta betul-betul, perusahaan asuransi, pinjol, investasi, dilihat betul," ucapnya.
Baca Juga
Adapun Jokowi mengingatkan agar kejadian yang sudah-sudah seperti Asabri, Jiwasraya, Indosurya, hingga Wanaartha tidak terulang lagi. "Mikro satu-satu diikuti. Rakyat hanya minta satu, duit mereka balik. Semuanya yang namanya pengawasan harus diintensifkan," tuturnya.
Mundur ke pembukaan perdagangan awal 2020, Presiden Joko Widodo juga telah mengultimatum Otoritas Jasa Keuangan untuk membersihkan pasar modal dari para manipulator saham.
Dalam pidato pembukaan perdagangan pasar modal, Kamis (2/1/2020), dia meminta pihak-pihak yang terkait aktivitas pasar modal untuk melakukan pembersihan dari transaksi yang abnormal. Jokowi menyatakan para pemangku kepentingan harus berani mengambil sikap karena itu akan membawa pasar modal menjadi lebih baik dan maju.
"Jangan sampai ada saham harga Rp100 per saham digoreng terus menjadi Rp1.000, terus naik lagi sampai Rp4.000. Ini menyangkut kepercayaan, saham gorengan tidak boleh ada lagi," tegasnya.
Jokowi melanjutkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bisa memberikan perlindungan bagi para investor. Transaksi keuangan yang terindikasi fraud alias mencakup penipuan pun harus ditindak dengan tegas.
Mantan Wali Kota Solo itu pun menyebut agar semua pihak menciptakan sistem transaksi yang benar-benar valid karena penting untuk meraih kepercayaan investor dalam negeri dan asing.
Tahun 2020 disebut dapat menjadi momentum bagi OJK dan BEI untuk membersihkan diri dari para manipulator saham ini. Pasalnya, pada 2019, pasar modal Indonesia didapuk oleh Bloomberg sebagai pasar paling dilihat oleh investor, mengalahkan India, China, dan Brasil.
"Kita harus jaga ini. Hati-hati dengan yang dipoles-poles agar bagus. Bersihkan dan hentikan. Banyak yang ingin investasi karena pasar kita nomor satu disantara emerging market. Jangan sampai hilang karena manipulator," tambah Jokowi.
