Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) di wilayah Jabodetabek dan sejumlah daerah per Rabu (2/11/2022) pukul 24.00 WIB. Kebijakan ini menyulut pro kontra di antara kubu pemerintah dan lembaga penyiaran swasta.
Perdebatan terjadi terkait kebijakan ASO ini antara Menteri koordinator bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Mahfud MD dengan konglomerat media sekaligus Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) Hary Tanoesoedibjo.
Dalam keterangan resminya pada Kamis (3/11/2022), Mahfud menyampaikan pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi siaran televisi dari analog ke digital, sesuai peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama.
"Semua sudah berjalan cukup efektif. Hanya ada beberapa TV swasta yang tidak mengikuti atau dalam tanda petik membandel ke keputusan pemerintah ini, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, iNews, ANTV, tvOne, dan Cahaya TV," kata Mahfud, dikutip Minggu (6/11/2022).
Mahfud melanjutkan, ASO itu adalah perintah Undang-Undang dan telah lama disiapkan dan dikombinasikan, termasuk dengan semua pemilik TV tersebut. Oleh sebab itu, kata dia, terhadap stasiun TV yang membandel ini, secara teknis pemerintah sudah membuat surat pencabutan izin radio per tanggal 2 November 2022.
"Maka, jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku," tutur dia.
Baca Juga
Pernyataan Mahfud MD tersebut menuai tanggapan dari Hary Tanoesoedobjo. Dalam unggahan Instagramnya di Jumat (4/11/2022), Hary menyampaikan dirinya memintah maaf kepada pemirsa RCTI, MNCTV, Global TV, dan iNews seluruh Jabodetabek karena permintaan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mematikan siaran analog di wilayah Jabodetabek.
"Maka kami dengan sangat terpaksa mengikuti permintaan tersebut, meskipun masih tidak paham dengan landasan hukum yang dipakai," tulis Hary.
Menurut Hary, dalam hal ini terjadi standar ganda karena siaran di luar wilayah Jabodetabek masih diperkenankan melakukan siaran analog.
"Harap pemirsa Jabodetabek yang menggunakan TV analog bersabar, karena kami akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah ini," ucapnya.
Mohon maaf kepada pemirsa RCTI, MNCTV, GTV dan iNews se-Jabodetabek, karena adanya permintaan oleh Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD untuk mematikan siaran analog diwilayah Jabodetabek, maka kami dengan SANGAT TERPAKSA mengikuti permintaan tersebut
— Hary Tanoesoedibjo (@Hary_Tanoe) November 4, 2022
Dalam pernyataannya, Hary juga mengatakan meskipun pihaknya tetap tunduk dan taat atas permintaan dari Mahfud MD, tetapi untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, pihaknya akan mengajukan tuntutan secara perdata dan atau pidana sesuai hukum yang berlaku.
Adapun menanggapi pernyataan Hary Tanoe, Mahfud MD menyilakan Bos Grup MNC tersebut menggugat kebijakan ASO tersebut. Menurutnya, tuntut-menuntut telah menjadi hal yang biasa dan pemerintah telah siap menghadapi tuntutan tersebut.
