Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pengawasan Kripto Masuk ke dalam Omnibus Law Keuangan

Pengamat menilai pengawasan aset kripto melalui Omnibus Law Keuangan akan menimbulkan kebingungan.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com 11 Oktober 2022  |  02:10 WIB
Pengawasan Kripto Masuk ke dalam Omnibus Law Keuangan
Investor memantau pergerakan harga kripto melalui ponselnya di Jakarta, Minggu (20/2/2022). - Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) atau Omnibus Law Keuangan mengatur aset kripto

Pengamat menilai dengan masuknya aset kripto sebagai bagian dari RUU P2SK menandakan pengawasan dan regulasi aset kripto berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pasalnya, selama ini aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti. 

“Kalau pengawasan diatur oleh OJK padahal aset kripto bukan didefinisikan sebagai cryptocurrency atau mata uang melainkan sebagai komoditi, maka akan terdapat dualisme pengawasan. Tentu ini membuat banyak pihak bertanya, bagaimana aset kripto didefinisikan ke depannya, apakah sebagai mata uang atau komoditi?” kata Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira dalam keterangan tertulis, Senin (10/10/2022).

Dalam pasal 205, disebutkan pihak yang menyelenggarakan ITSK wajib menyampaikan data dan informasi ke BI dan OJK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Sementara itu, pasal 207 ayat 1, disebutkan BI dan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Bhima memandang bahwa kewenangan BI dan OJK semakin diperkuat dalam ayat 4 pasal tersebut, yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 207 diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

Menurutnya, konsekuensi dari pasal-pasal tersebut bertolak belakang dengan regulasi sebelumnya yang menjadikan Bappebti sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi aktivitas aset kripto di Indonesia.

“Dijadikannya BI dan OJK sebagai pihak yang menjadi otoritas atas aktivitas aset kripto juga menjadi pertanyaan mengingat selama ini, BI dan OJK tidak memiliki tugas, fungsi, ataupun infrastruktur untuk mengatur perdagangan komoditi yang selama ini berada dalam ranah otoritas Bappebti,” ujarnya. 

Bhima mengatakan bahwa sudah selayaknya Bappebti ikut dilibatkan aktif dalam pembahasan RUU PPSK terkait posisi aset kripto. Apalagi, Bhima menuturkan bahwa Bappebti saat ini juga tengah melakukan pembenahan infrastruktur pasar aset kripto.

“Kalaupun aset kripto akan diatur dalam RUU PPSK, kami menekankan pengawasan aset kripto sebagai komoditi berada di bawah otoritas yang memang mengatur dan mengawasi perdagangan komoditi, yakni Bappebti, dengan perbaikan-perbaikan sistem pengawasan seperti pencegahan terhadap kebocoran data, peningkatan literasi keuangan bagi investor, hingga kewenangan memberantas praktik penipuan berkedok investasi aset kripto,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Omnibus law keuangan aset kripto OJK Bank Indonesia bappebti
Editor : Muhammad Khadafi

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top