Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah emiten berencana melakukan rights issue pada kuartal IV/2022. Di antara tekanan pasar, bagaimanakah prospek rencana rights issue dan rekomendasi untuk investor?
Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah emiten BUMN bakal melaksanakan rights issue seiring dengan suntikan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah. Sebut saja PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (GIAA), dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).
Selain itu, ada dua rights issue korporasi yang cukup ditunggu yakni PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. (CARS).
Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menerangkan rights issue biasanya sudah memiliki pembeli strategis yang akan menyerap rights issue yang diberikan ke pasar.
"Untuk BUMN ya pemerintah, rights issue sendiri disukai apabila digunakan menambah modal guna ekspansi, kurang disukai bila tujuannya untuk bayar hutang," terangnya kepada Bisnis, Senin (3/10/2022).
Namun, khusus rights issue PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang mencapai Rp24 triliun yang dipakai membayar utang sedikit berbeda karena memiliki booster berupa kenaikan signifikan harga batu bara.
Baca Juga
Dengan potensi kenaikan penjualan dan pendapatan, penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) BUMI dapat disambut dengan baik oleh investor.
"Untuk ritel sendiri umumnya akan melihat harga pelaksanaan dan harga pasar, apabila harga pelaksanaan rights issue di bawah harga pasar secara signifikan bisa menarik bagi investor untuk menebusnya," tambahnya.
Di sisi lain, rights issue juga bisa dijual apabila investor tidak tertarik untuk mengeluarkan dana tambahan dengan implikasi kepemilikannya terdilusi.
Menurut Wawan, secara umum keputusan untuk menebus rights issue tetap melihat tiga hal, yakni kinerja fundamental emiten, prospek bisnis ke depan dan likuiditas sahamnya.
Di antara sejumlah emiten yang melakukan rights issue tersebut, Wawan merekomendasikan EXCL yang secara fundamental menarik.
"Adapun, penerima PMN sendiri secara arus kas akan berat karena umumnya mereka ada penugasan dari pemerintah," katanya.
