Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp7,88 triliun untuk 5 BUMN yang tidak disetujui permintaan modal negara pada 2023 seperti PT KAI dan IFG.
Erick menjelaskan sesuai dengan usulan awal yang dilaporkan ke Komisi VI DPR, rencana PMN 2023 ditetapkan sebesar Rp 67,82 triliun. Namun, persetujuan yang didapat pada Nota Keuangan 2023 tercatat sebesar Rp41,31 triliun.
Erick menuturkan, pihaknya juga memiliki cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp5,7 triliun, sehingga menjadi Rp47,01 triliun
Dari persetujuan Rp41,31 triliun, di antaranya PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan Rp28,9 triliun, PLN sebesar Rp10 triliun, Defend ID Rp1,75 triliun, Airnav Rp0,66 triliun.
Menurutnya, ada 5 BUMN yang perlu dialokasikan kembali, PT KAI, DAMRI, ID FOOD, IFG, InJourney, dan ReAsuransi.
"Kami menginginkan tetap diupayakan ada tambahan Rp7,88 triliun totalnya Rp13,8 triliun, sejak awal ditekankan, modal Askrindo dan Jamkrindo yang tahun depan KUR [kredit usaha rakyat] ditingkatkan menjadi Rp420 triliun artinya dengan peningkatan KUR perlu ada bantalan restrukturisasi asuransi sebagai bantalan fundamental modalnya," jelasnya dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Rabu (21/9/2022).
Erick mengkhawatirkan ketika cadangan investasi senilai Rp5,7 triliun digunakan untuk Jamkrindo dan Askrindo, BUMN lain tidak bisa mendapatkan jalan suntikan modal baru.
Dia berharap setelah total PMN senilai Rp47,07 triliun diketuk palu, Komisi VI dapat membantuk mendukung permintaan tambahan Rp7,88 triliun yang bisa berasal dari realokasi anggaran dari pendanaan lainnya.
"Ini bisa didiskusikan dengan pimpinan DPR, kami juga bicarakan dengan pimpinan saya, Menko dan Menteri Keuangan menyelaraskan penggunaan dana buat KUR diharapkan jadi terobosan, ketika recover Covid-19 yang sudah berjalan dan juga geopolitik yang pengaruhi suplai chain perdagangan secara keseluruhan," terangnya.
Menurutnya, jika sejumlah BUMN tidak mendapatkan PMN, BUMN tersebut tetap diberi penugasan oleh Pemerintah. Sebagai contoh, IDFOOD yang diminta menjadi pengambil hasil produk pertanian.
"Kami sosialisasi penugasan baru lagi, tidak lain ada konteksnya dengan penyehatan perusahaan pangan tersebut," terangnya.
Erick menjelaskan, tambahan PMN sebesar Rp7,88 triliun tersebut diperlukan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta untuk mendukung keberlangsungan BUMN. Jika cadangan investasi dan tambahan PMN tersebut mendapat persetujuan, maka total tambahan PMN yang akan diperoleh adalah Rp13,58 triliun.
Sejumlah proyek yang akan didanai dengan PMN tersebut adalah IFG untuk penguatan modal Askrindo dan Jamkrindo guna penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6 triliun.
Kemudian Reasuransi Indonesia (IndonesiaRe) dengan kebutuhan dana Rp3 triliun. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapat rating internasional serta penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
Kemudian, PMN sebesar Rp1,66 triliun akan dialokasikan ke PT Hutama Karya (Persero) terkait penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Erick menuturkan, jumlah PMN yang sudah disetujui untuk Hutama Karya adalah Rp28,90 triliun dari usulan Rp30,56 triliun.
“Untuk Hutama Karya kami tetap meminta Rp30 triliun supaya (jalan tol) sampai Jambi nya tuntas,” kata Erick.
Kemudian, dana PMN Rp1,4 triliun akan dialokasikan ke In Journey untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pemenuhan ekuitas di KEK Sanur serta pengembangan infrastruktur IT In Journey.
Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI akan mendapatkan PMN Rp1 triliun untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia dalam pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan penguatan keuangan PT KAI.
Terakhir, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID FOOD mendapatkan suntikan PMN Rp520 miliar untuk investasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
