Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan 3 upayanya agar dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sehingga impor berkurang dan permasalahan naiknya harga BBM subsidi dapat diselesaikan.
Dia mengaku masih menunggu arahan dari Presiden dan hasil rapat para menteri terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, Erick menegaskan penggunaan BBM di Indonesia terus meningkat seiring dengan mulai impor pada 2003.
Erick menyebut jika Indonesia berhasil mengurangi penggunaan BBM untuk kendaraan melalui konsolidasi kendaraan listrik, program B40, Bio Avtur, dan sejumlah hal lain tidak akan serta merta menurunkan impor minyak Indonesia.
Alasannya, kebutuhan minyak juga berasal dari industri petrokimia yang membutuhkan bahan bakunya crude oil untuk diubah menjadi plastik, baju, dan produk petrokimia lain.
"Kami dorong tiga hal, pertama konsolidasi subsidi tepat sasaran, melalui peduli lindungi yang diinisiasi Telkom [TLKM] dan kami konsolidasi satu data, supaya bisa menjadi aplikasi nasional, bisa saja seperti social security number kalau semua mau," jelasnya, dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Kedua, BUMN juga mendorong substitusi impor BBM, energi jenis baru program sawit B40 atau biofuel. Kemudian, Kementerian BUMN juga mendorong PTPN sebagai produsen gula sebagian untuk konsumsi dan sebagian lain menjadi etanol.
Baca Juga
"Brazil dan India mendorong etanol substitusi BBM, dengan tingkat RON mencapai 130 ini bisa dikonsolidasikan bsaa perbaiki keuangan negara dan produksi kita. Impor minyak dicampur etanol RON 30 bisa dipakai untuk apapun," tambahnya.
Dia menyebut Thailand dan India sudah mencobanya. Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong gasifikasi batubara sebagai pengganti LPG.
"Pemerintah berencana bisa menekan subsidi dari Rp502 triliun ke sekitar Rp300 triliun pada 2023. Kalau lihat harga BBM, kami dibandingkan Pertamax Rp12.500 per liter, di Shell RON setara Pertamax Rp17.500 per liter, artinya Pertamax juga disubsidi," jelasnya.
Pertamax mendapatkan subsidi seperti Pertalite dan Solar. Adapun harga minyak mentah saat ini mencapai US$105 per barrel. Dalam asumsi APBN 2023 sudah dikoreksi dari US$65 per barrel menjadi US$95 per barrel.
Dengan begitu, pemerintah tidak menghilangkan subsidi, melainkan mengurangi subsidi dengan asumsi harga minyak yang meningkat.
