Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melarang ekspor timah pada 2022 ini. Menanggapi usulan tersebut, PT Timah Tbk. (TINS) memberikan tanggapan positif.
Direktur Utama TINS Achmad Ardianto mengatakan bahwa pemerintah pasti punya tujuan baik untuk memperkuat rencana penghiliran logam di dalam negeri seiring dengan larangan ekspor.
"Dengan dasar itu maka kita PT Timah sebagai BUMN fully support statement itu, dengan menyiapkan tahapan-tahapannya. Karena pemerintah kan ingin shifting hilirisasi ke dalam negeri, kami akan membantu pentahapannya baiknya bagaimana supaya tetap bisa memberika manfaat ke pemerintah dari pajak, lapangan kerja dan memastikan pertimahan indonesia tetap berjalan," ungkapnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu (25/5/2022)
Achmad juga nenegaskan bahwa belum ada pembahasan dengan pemerintah terkait kapan pelaksanaan larangan ekspor akan dilakukan.
"Kan dalam waktu dekat bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan lakukan pertemuan di Kanada, saya yakin akan ada pembicaraan memperkuat hilirisasi, ini bisa kita wujudkan dari pentahapan yang tepat. Kalau tahapannya tepat larangan ekspor nggak akan berpengaruh besar ke keuangan perseroan," jelasnya.
Achmad mengatakan, selama ini konsumsi timah dalam negeri hanya 5 persen dari produksi TINS, sementara sisanya diekspor. Jika bisa melakukan hilirisasi dari produksi hingga pengolahan produk jadi bisa di Indonesia, akan mengundang lebih banyak investor end user timah yang masuk ke Indonesia, bahkan bangun pabrik pusatnya di Indonesia.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan larangan ekspor timah dan juga bauksit merupakan interpretasi arahan Presiden Jokowi untuk membangun hilirisasi dan membangun industri berbasis energi baru terbarukan dan ramah lingkungan.
"[Ekspor] Nikel, kita setop. Bauksit sebentar lagi kita akan setop. Di 2022 akhir kita juga akan setop ekspor timah," ujarnya, Rabu (18/5/2022).
