Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Lakukan Private Placement SBN Penempatan Dana Tax Amnesty

Pemerintah menawarkan 2 seri SUN untuk transaksi private placement
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 19 Februari 2022  |  11:57 WIB
Pialang memperhatikan Yield SUN Indonesia - Antara/Prasetyo Utomo
Pialang memperhatikan Yield SUN Indonesia - Antara/Prasetyo Utomo

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan melakukan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty.

Dikutip dari keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Sabtu (19/2/2022), pemerintah menawarkan 2 seri SUN untuk transaksi private placement tersebut. Pertama, seri FR0094 berdenominasi rupiah, dengan jenis kupon kupon tetap dan pembayaran kupon semi annual.

Rentang imbal hasil (yield) yang ditawarkan pada seri ini berada di 5,37 persen - 5,62 persen. Jenis seri ini akan jatuh tempo pada 15 Januari 2028 atau bertenor 6 tahun.

Kedua, seri USDFR0003 berdenominasi dolar AS, dengan jenis kupon kupon tetap dan pembayaran kupon semi annual.

Rentang imbal hasil (yield) yang ditawarkan pada seri ini berada di 2,8 persen - 3,15 persen. Jenis seri ini akan jatuh tempo pada 15 Januari 2032 atau bertenor 10 tahun.

Transaksi private placement SUN untuk penempatan dana atas PPS akan dilakukan pada 25 Februari 2022, serta setelmennya pada 4 Maret 2022.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.03/2021, dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan harta bersih dalam Surat Berharga Negara, dilakukan dengan tiga ketentuan.

Pertama, dilakukan melalui Dealer Utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Kedua, investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang dolar AS hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing; Terakhir, dealer utama wajib melaporkan transaksi Surat Berharga Negara dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak.

DJPPR menyebut pelaksanaan transaksi private placement tersebut dilakukan berdasarkan PMK No. 51/2019, PMK No. 38/2020, dan PMK No. 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Obligasi sbn Tax Amnesty
Editor : Hafiyyan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top