Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) di Sumatra Selatan hampir rampung, pengerjaannya pun terus berlanjut dan tak terdampak adanya krisis batu bara.
Corporate Secretary PTBA Apollonius Andwie mengatakan sampai dengan November 2021, progress pembangunan PLTU Sumsel–8 sudah mencapai 93,85 persen.
“Progres pembangunan proyek PLTU yang nantinya membutuhkan 5,4 juta ton batu bara. Pembangkit listrik ini diharapkan bisa beroperasi penuh secara komersial pada kuartal I/2022,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (18/1/2022).
Terkait dengan adanya isu krisis pasokan batu bara ke PLN, PTBA memastikan nantinya suplai batu bara ke PLTU Sumsel -8 aman.
“Sebagaimana letak PLTU Sumsel-8 yang berada di mulut tambang, sehingga kontinuitas suplai batu bara dapat dijamin oleh PTBA,” jelasnya.
Dengan adanya kondisi krisis batu bara, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat melarang ekspor batu bara dan menyalurkan seluruh produksinya kepada PLN.
Baca Juga
Namun, pengusaha batu bara melalui Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) termasuk PTBA meminta pemerintah mengkaji kembali agar pemerintah mencabut larangan ekspor khususnya bagi perusahaan yang sudah memenuhi aturan kebijakan pasar domestik (DMO) 25 persen.
Pemerintah kemudian merespons dengan memastikan ekspor batu bara mulai dibuka bertahap pada Rabu 12 Januari 2022. Pada awal pekan 10 Januari 2022, proses pengapalan mulai dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa saat ini pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri mencapai 15 hari operasi menuju 25 hari operasi.
Pemerintah kata dia, benar-benar akan menyelesaikan masalah pasokan untuk PLN dan IPP. Salah satunya dengan meniadakan skema penjualan free on board (FOB) melainkan dengan skema cost in insurance and freight (CIF).
“PLN tidak ada lagi FOB. Semua CIF. Tidak ada lagi PLN trading dengan trader. Jadi semua harus beli dari perusahaan,” terangnya.
Pengumuman ini sekaligus menyelesaikan larangan ekspor batu bara. Semua Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa ekspor batu bara akan diterapkan 1-31 Januari 2022.
Kebijakan ini diambil pemerintah seiring dengan menipisnya pasokan batu bara pada 17 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baik milik PLN maupun Independent Power Producer (IPP).
Sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan hingga Singapura sempat melayangkan desakan agar pemerintah Indonesia membuka kembali keran ekspor komoditas batu bara ke negara mereka.
