Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jelang Sidang Sengketa CPO dengan Uni Eropa, Pakar: Indonesia Perlu Galang Kampanye Positif

Kampanye positif bersama dengan sejumlah produsen lainnya itu dapat memberi justifikasi yang berimbang terhadap tudingan Uni Eropa yang mengelompokan CPO sebagai komoditas yang tidak bersifat berkelanjutan.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 22 November 2021  |  22:14 WIB
Kebun Sawit.  - Sinar Mas Agribusiness
Kebun Sawit. - Sinar Mas Agribusiness

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia perlu memperkuat kampanye positif produk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bersama sejumlah negara produsen lainnya di tingkat internasional.

Kampanye itu diharapkan dapat menggerus opini miring soal CPO yang dianggap berisiko tinggi meningkatkan praktik deforestasi.

Peneliti di Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan kampanye positif bersama dengan sejumlah produsen lainnya itu dapat memberi justifikasi yang berimbang terhadap tudingan Uni Eropa yang mengelompokan CPO sebagai komoditas yang tidak bersifat berkelanjutan.

“Kita harus terus memperkuat justifikasi argumen bahwa CPO kita tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan sehingga CPO kita tetap layak menjadi sumber energi, bahan bakar nabati dan turunan lainnya bisa diterima,” kata Heri melalui sambungan telepon, Senin (22/11/2021).

Di sisi lain, Heri menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan kajian yang berbasis keilmuan untuk mendukung argumen dan bantahan saat sidang kedua (second substantive meeting) sengketa DS 593 terhadap Uni Eropa di world trade organization atau WTO pada akhir tahun ini.

“Bila perlu penelitian itu masuk ke Jurnal Internasional sehingga menjadi sahih untuk menjadi daya dukung,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia bakal memasuki sidang kedua sengketa DS 593 terhadap Uni Eropa di world trade organization atau WTO pada akhir tahun ini.

Sidang itu menyoal kebijakan diskriminatif Uni Eropa atas produk kelapa sawit Indonesia yang tertuang dalam Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Natan Kambuno mengatakan Indonesia bakal kembali menyampaikan argumen faktual dan hukum bantahan saat sidang kedua itu. Natan menuturkan argumen dan bantahan itu sudah sempat dikirimkan secara tulis untuk menanggapi pertanyaan lebih lanjut dari panel.

“Secara umum dapat disampaikan Indonesia tetap dalam posisinya bahwa Uni Eropa melalui kebijakan RED II dan Delegated Regulation telah melakukan diskriminasi perdagangan terhadap Biofuel berbahan baku kelapa sawit,” kata Natan melalui pesan WhatsApp, Senin (22/11/2021).

Natan menerangkan gugatan Indonesia terkait dengan dua kebijakan Uni Eropa itu tidak diarahkan untuk menafikan komitmen penurunan emisi karbon dunia. Akan tetapi, kata dia, pemerintah ingin Uni Eropa konsekuen dengan prinsip perdagangan internasional.

“Dalam hal ini mengharapkan UE dan negara-negara lainnya menekankan kerja sama dan bukannya menerapkan kebijakan diskriminasi terselubung yang justru menghambat upaya-upaya keberlanjutan Indonesia,” kata dia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cpo Sidang WTO minyak sawit
Editor : Hafiyyan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top