Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan skema dana talangan untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tidak melibatkan pinjaman langsung dari pemerintah.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memaparkan Garuda akan mendapatkan bantuan dana talangan sebesar Rp8,5 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia menegaskan pemerintah akan berperan sebagai penjamin dalam pemberian dana talangan tersebut.
“Dana talangan ini bukan APBN, tapi dia seperti pinjaman yang diberikan kepada Garuda, dan Garuda lagi mencari siapa yang bisa memberikan dana Rp8,5 triliun tersebut. Jadi, pemerintah fungsinya hanya sebagai penjamin, bukan pemberi dana,” katanya di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Dia menegaskan Garuda tidak akan mendapatkan dana dari pemerintah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, dana dari APBN hanya akan diberikan kepada BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.
Dalam konteks Garuda, pemerintah hanya memiliki sekitar 60 persen saham perusahaan. Adapun sisanya, 25 persen dimiliki oleh PT Trans Airways dan sisanya dipegang oleh masyarakat.
Arya juga mengatakan bahwa dana ini tidak akan digunakan untuk membayar utang perseroan. Emiten berkode saham GIAA itu memang memiliki utang yang akan jatuh tempo berjumlah cukup besar, US$500 juta. Namun, dana ini akan digunakan sebagai dana talangan untuk modal kerja.
Baca Juga
Adapun, utang US$500 juta yang bersumber dari penerbitan sukuk global itu tengah dalam proses restrukturisasi. Perseroan masih menunggu persetujuan para pemegang sukuk untuk memperpanjang masa pembayaran pokok utang.
“Jadi, bukan dana dari APBN yang masuk ke garuda, tapi menjamin garuda saat mengambil pinjaman. Sehingga, kalau dikatakan dana itu akan digunakan untuk bayar utang, itu tidak bisa, karena memang tidak ada uang yang masuk ke Garuda,” katanya.
Menurutnya, besaran dana Rp8,5 triliun yang dialokasikan juga telah disesuaikan dengan usulan dari Garuda. Selain itu, karena bersifat sebagai penjamin, fasilitas ini memiliki tenggat waktu yang lebih longgar.
Dengan demikian, dia mengatakan apabila BUMN terkait tidak mendapatkan pembiaayan yang dapat dijamin pemerintah pada tahun ini, maka fasilitas ini akan tetap tersedia.
“Itu kan penjaminan, diusahakan tahun ini, kalau dapatnya tahun depan. Ini kan bukan duit, jadi ya tidak hilang. Kalau dapatnya tahun depan dijaminkan lagi tahun depan,” katanya.
Sementara itu, pencarian pinjaman diserahkan kepada masing-masing perusahaan BUMN. Menurutnya, pemerintah tidak membatasi kriteria tertentu untuk pembiayaan yang dapat dijaminkan oleh pemerintah.
“Yang penting dia pinjam harus dibalikkan. Mau pakai perbankan mau pakai SMI, yang penting dia minjam dan dikembalikan bunganya. Kalau dana talangan itu dananya dikembalikan, pemerintah hanya menjamin,” jelasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai rencana itu. Perseroan masih berdiskusi dengan pemerintah.
“Kami masih diskusi dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2020).
Dalam dokumen Paparan Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, pemerintah mengalokasikan dana talangan tidak hanya kepada Garuda Indonesia. Bantuan yang sama diberikan pula kepada BUMN lainnya, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Total fasilitas dana talangan untuk modal kerja yang dianggarkan mencapai Rp19,65 triliun untuk lima BUMN. Fasilitas ini akan menggunakan skema investasi non permanen pemerintah pada special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.
Di luar itu, dukungan untuk BUMN dalam program PEN juga melibatkan pendanaan lewat bansos dan subsidi, masing-masing berjumlah Rp10,5 triliun dan Rp3,46 triliun. Bansos diberikan kepada Perum Bulog, sementara subsidi diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
PLN juga akan mendapatkan dukungan berupa kompensasi Rp38,25 triliun, dari total alokasi Rp76,08 triliun. Sisa dana akan diberikan sebagai kompensasi kepada PT Pertamina (Persero), senilai Rp37,83 triliun.
Terakhir, pemerintah turut menganggarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp15,5 triliun untuk empat BUMN. Salah satu penerima PMN paling besar dalam program PEN adalah PT Hutama Karya (Persero) Tbk., yakni Rp7,5 triliun.
Dengan demikian, total dukungan pemerintah untuk BUMN lewat program PEN diperkirakan mencapai Rp125,19 triliun. Dukungan ini akan melengkapi alokasi sokongan dana lainnya sebesar Rp27,56 triliun yang bersumber dari APBN 2020.
Arya menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan kepada PLN dan Pertamina, merupakan penagihan atas piutang kepada pemerintah. Sementara itu, PMN diberikan kepada BUMN yang 100 persen milik pemerintah dan telah menjalankan penugasan dari pemerintah.
