Bisnis.com, JAKARTA - Emiten ritel bioskop PT Graha Prima Layar Tbk. (BLTZ) yang mengoperasikan CGV Cinemas mengumumkan perpanjangan penutupan sementara layar bioskopnya mengikuti imbauan pemerintah pusat dan daerah.
Keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona menindaklanjuti berbagai Surat Edaran Kepala Daerah hingga waktu yang belum ditentukan
"Total seluruhnya ada 68 bioskop, 397 layar yang tersebar di 33 kota dan 15 provinsi di Indonesia yang kami tutup sementara," ujar Direktur CGV Dian Sunardi Munaf dikutip dari siaran persnya, Selasa (7/4/2020).
Angka tersebut diketahui merupakan total jumlah bioskop dan layar yang dimiliki ritel bioskop CGV di Indonesia sejauh ini.
Lebih lanjut, perseroan menyatakan dalam masa penutupan ini, karyawan yang sehari-harinya berada di lokasi bioskop berada dalam status off duty dengan hak yang masih terpenuhi. Namun perusahaan menganjurkan bagi karyawan tersebut untuk mengambil cuti.
Hingga berita ini diturunkan, Selasa (7/4/2020), ritel bioskop yang berasal dari Korea Selatan tersebut menyatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari penutupan sementara tersebut karena kesejahteraan karyawan merupakan prioritas perseroan saat ini.
Baca Juga
CGV Cinemas pun belum bisa menyampaikan informasi total kerugian akibat dari penutupan sementara ini karena masih dalam perhitungan.
“Yang pasti selama penutupan ini tidak ada pendapatan, yang biasanya kami dapat dari penjualan tiket, pembelian makanan dan minuman, merchandise, pemasangan iklan, promosi produk dan lain-lain,” tulis manajemen dalam rilisnya.
Saat ini, perseroan sedang menyusun langkah strategis menstabilkan bisnis dengan menurunkan beban biaya usaha seperti beban biaya karyawan, beban pajak, beban biaya pemeliharaan dan segala variasinya.
Terakhir, sebagai pengusaha bioskop, perusahaan berharap pemerintah membantu beban pengusaha melalui berbagai kebijakan fiskal dan mendorong membebaskan biaya ataupun penangguhan beban biaya seperti pajak bioskop.
Perseroan mengharapkan pemerintah memberikan insentif finansial, misalnya pengurangan pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimum 10 persen untuk menciptakan kesetaraan antar daerah.
