Bisnis.com, JAKARTA—Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah menyatakan kedatangannya ke Kementerian BUMN pagi ini membicarakan masalah perusahaan pelat merah secara umum dan masalah hukum secara spesifik.
Seusai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir selama sekitar 2 jam, Chandra menyatakan mendapat undangan melalui aplikasi pesan Whatsapp. Menurutnya, begitu mendapatkan pesan untuk bertemu dengan Erick, dia berekspektasi bahwa sebagai menteri baru, pendiri Mahaka Grup tersebut perlu masukan dari berbagai pihak.
“[Kami] bicara tentang BUMN, pertemuannya lumayan ya 2 jam dari jam 9 ngobrol-ngobrol soal BUMN. Bagaimana memperkuat dan memperbaiki juga meningkatkan kerja BUMN,” ujarnya di kompleks Kementerian BUMN, Senin (18/11/2019).
Chandra menyampaikan pembahasan mengenai BUMN tidak terbatas pada salah satu sektor saja, tetapi banyak sektor. Erick juga menanyakan pengalaman Chandra saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Chandra sebelumnya diangkat untuk menduduki jabatan tersebut pada akhir 2014.
“Cuma, BUMN yang dibicarakan banyak. Ya kita perbaiki sama-sama lah BUMN-nya,” kata Chandra.
Secara khusus, dia juga membahas mengenai aturan hukum yang perlu diperbaiki untuk mendukung visi Menteri BUMN ke depan. Beberapa masalah hukum yang dibicarakan antara lain regulasi apa yang menghambat BUMN dan kebijakan apa yang dibutuhkan agar perusahaan pelat merah bisa meningkat lebih cepat.
Baca Juga
“Juga jangan sampailah pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi. Jadi, Pak Menteri menyampaikan salah satu yang penting adalah integritas, jangan sampai BUMN jadi bahan bancakan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai apakah ditawari posisi atau jabatan khusus dari Menteri BUMN, Chandra menjawab tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut.
“Saya tidak tahu [soal posisi]. Kami hanya bicara saja mengenai BUMN, yang umum-umum saja,” tegasnya.
