Penerbitan Obligasi BUMN Diperkirakan Seret, Ini Kata Pengamat

BUMN dinilai tidak agresif menerbitkan obligasi untuk mengerem utang.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 26 September 2019  |  13:19 WIB
Penerbitan Obligasi BUMN Diperkirakan Seret, Ini Kata Pengamat
Pengunjung menggunakan smartphone di dekat papan elektronik yang menampilkan perdagangan saham di BEI, Jakarta, Rabu (20/3/2019). - Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - Penerbitan surat utang baru Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan seret hingga akhir tahun 2019.

Dari data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mandat penerbitan surat utang per 16 September 2019 mencapai Rp46,02 triliun. Berdasarkan institusinya, terdapat 26 perusahaan swasta yang akan menerbitkan surat utang dengan nilai Rp26,12 triliun. Sisanya, surat utang yang akan diterbitkan berasal dari delapan BUMN dengan nilai Rp19,9 triliun.

Pengamat BUMN, yang juga menjabat Managing Director Lembaga Management FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan terdapat dua kemungkinan pendorong mengapa pada sisa tahun ini tidak banyak BUMN yang berencana mengeluarkan emisi obligasi.

"Saya kira kebutuhan capex BUMN sebagian sudah dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya, terutama BUMN sektor kontruksi/infrastruktur ataupun sektor utilitas seperti PLN dan Telkom," ujarnya Kamis (26/9/2019).

Emiten pelat merah juga ada yang telah menerbitkan obligasi di luar negeri, seperti Jasa Marga dengan listing Komodo Bond di London Stock Exchange.

Selain itu, Toto juga menyebutkan faktor lain mengapa tidak banyak BUMN yang berencana menghimpun dana melalui surat utang pada sisa tahun ini, yaitu untuk mengerem utang. Menurutnya, jumlah total utang BUMN keseluruhan sudah cukup besar.

Dia menyatakan per akhir Desember 2018 total utang BUMN sudah hampir mencapai Rp5.200 triliun. BUMN sektor finansial mencatatkan utang hampir Rp3.200 triliun yang sebagian besar berupa simpanan pihak ketiga. Sisanya, utang dimiliki oleh BUMN sektor non-keuangan, seperti infrastruktur, telekomunikasi, dan lainnya.

"Kekhawatiran bubble utang pecah seperti pada krisis 98 mungkin menjadi alasan BUMN diminta mengerem tamban utang," kata Toto.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. memilih untuk menerbitkan subdebt dan sekuritisasi KPR dalam menghimpun dana ke depan.

Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Finance, Treasury & Strategy Bank Tabungan Negara, mengatakan jatah penerbitan obligasi reguler sudah selesai sehingga perseroan menggunakan opsi pendapatan lain.

“Sebagian [akan dilaksanakan] akhir Desember, sisanya pada 2020,” sebutnya.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan belum memiliki rencana emisi obligasi pada sisa tahun ini. Corporate Secretary Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan hal tersebut karena pendanaan perseroan dinilai cukup hingga akhir tahun.

"Untuk sisa 2019 ini belum ada rencana penerbitan obligasi. Sampai akhir tahun masih cukup," ujarnya.

Walaupun emiten berkode saham WIKA ini belum memiliki rencana emisi obligasi, Mahendra menyatakan rasio keuangan perseroan masih jauh di bawah rasio yang dipersyaratkan atau covenant.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Obligasi, surat utang korporasi

Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top