Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian BUMN menjadikan PT Bio Farma (Persero) sebagai kandidat kuat yang akan menaungi seluruh perusahaan pelat merah bidang farmasi.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putranto menuturkan menyusul rampungnya pembahasan akhir Holding Infrastruktur dan Holding Perumahan, masih ada target pendirian Holding Farmasi. Dia menyatakan Kementerian BUMN memilih Bio Farma untuk menjadi induk Holding.
Produsen vaksin yang berbasis di Bandung, Jawa Barat (Jabar) tersebut sepenuhnya dimiliki pemerintah.
“Rencana kami Bio Farma, 100% milik pemerintah,” ucap Imam kepada Bisnis di sela-sela peresmian operasi tol Tebing Tinggi, Sumatra Utara, Minggu (24/3/2019).
Namun, belum dipastikan kapan penyelesaian Holding tersebut usai. Dia hanya mengatakan penyelesaiannya akan dilakukan sesegera mungkin.
Sebelumnya, terdapat dua kandidat kuat jadi induk Holding Farmasi, yakni Kimia Farma dan Bio Farma. Kimia Farma memiliki bisnis inti di hilir yakni pada distribusi dan konsumsi. Di sisi lain, Bio Farma ada di hulu sebagai produsen obat.
Namun, Kimia Farma sudah menjadi perusahaan go public, dengan kode emiten KAEF, sehingga dinilai memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar untuk meyakinkan para pemegang saham publik.
Secara keseluruhan, Indonesia mempunyai empat perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang farmasi, yakni Kimia Farma, Bio Farma, Phapros, serta Indo Farma. Setelah Holding Farmasi terbentuk, diharapkan value creation bisa dilaksanakan melalui efisiensi struktur biaya, penggunaan sumber daya bersama, serta sinergi dari sisi peningkatan kapabilitas keuangan.
Adapun pembahasan akhir Holding Infrastruktur dan Holding Perumahan disebut telah mendapat lampu hijau dari kementerian teknis.
Keberadaan dua Holding ini menambah panjang daftar Holding yang telah dibentuk pemerintahan era Joko Widodo sebelumnya, yakni Holding Migas dan Holding Pertambangan. Pada masa pemerintahan sebelumnya, Holdin g yang telah berdiri yakni Perkebunan, Semen, serta Pupuk.
“Kalau untuk Holding Infrastruktur dan Perumahan, target dari Bu Menteri [Rini Soemarno], kuartal pertama [2019]. Kami sudah menyelesaikan pembahasan di tingkat kementerian, tengah harmonisasi,” terang Imam.
