Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan Amerika Serikat telah memberikan keringanan sanksi bagi perusahaan United Co.Rusal dengan mengizinkan pelanggannya untuk menegosiasikan kembali sejumlah kontrak sebelum 23 Oktober, bersamaan dengan industri aluminium yang kembali bergejolak.
Sanksi kepada pemilik dan miliader Rusal Oleg Derpaska telah membuat operasi perusahaan aluminium raksasa itu membeku sehingga tidak dapat melakukan negosiasi kontrak tahunan yang biasanya dilakukan setiap September.
Hal itu menimbulkan ancaman akan adanya gangguan rantai pasokan terutama bagi pabrik otomotif dan industri pesawat terbang.
Pihak Kementerian Keuangan AS menjelaskan bahwa perizinan tersebut diberikan kepada perusahaan yang sebelumnya sudah mendapat keringanan atau “pemeliharaan” kontrak dengan Rusal dan sejumlah perusahaan kecil lainnya yang masih di bawah kontrol Deripaska hingga 23 Oktober mendatang.
Menteri Keuangan atau Treasury AS menyebutkan bahwa pelanggan Rusal bisa menandatangani kontrak baru dengan Rusal selama aktivitasnya masih konsisten dengan kesepakatan yang dilakukan sebelum sanksi berlaku pada 6 April lalu.
“Transaksi dan aktivitas yang tidak sesuai dengan kerangka kerja dari kesepakatan yang sudah ada akan disebut sebagai upaya ‘pemeliharaan’ apabila aktivitas tersebut masih serupa dengan riwayat transaksi antara perusahaan pelanggan dan Rusal hingga 6 April 2018,” ujar Steven Mnuchin, Menteri Keuangan AS, dikutip dari Bloomberg, Minggu (16/9/2018).
Hal tersebut dinilai penting karena sudah banyak kontrak tahunan atau kuartalan konsumen aluminium yang sudah kedaluwarsa dengan Rusal.
Aksi dari Treasury AS itu bisa meringankan kekhawatiran konsumen aluminium di AS dan Eropa, terutama jika tenggat waktu 23 Oktober diperpanjang. Adapun, Rusal selanjutnya diketahui berencana menurunkan produksi sebagai hasil dari ketidakpastian sanksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
aluminium
