Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Potensi Obligasi Daerah Capai Rp20 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi dari penerbitan obligasi daerah mencapai Rp20 triliun. Potensi itu muncul dari rencana penerbitan yang dilakukan oleh empat pemerintah provinsi dan satu pemerintah kabupaten.
Ilustrasi/www.hennionandwalsh.com
Ilustrasi/www.hennionandwalsh.com

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi dari penerbitan obligasi daerah mencapai Rp20 triliun. Potensi itu muncul dari rencana penerbitan yang dilakukan oleh empat pemerintah provinsi dan satu pemerintah kabupaten.

Provinsi yang berminat adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Adapun satu-satunya pemerintah tingkat II yang sejauh ini menyatakan minatnya untuk menerbitkan obligasi daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

"Mungkin [total potensinya] sekitar Rp20 triliun barangkali. Jawa Tengah kemungkinan besar tahun ini, dan yang lain akan menyusul," kata Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIB OJK Djustini Septiana kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang telah mulai memproses penerbitan obligasi daerah itu untuk pendanaan berbagai proyek. Rencananya, kata Djustini, penerbitan itu akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Adapun, dana yang akan diincar mencapai Rp4 triliun dengan tahap awal senilai Rp1,2 triliun. Adapun kebutuhan dana untuk berbagai proyek di kawasan tersebut mencapai kisaran Rp7 triliun.

"Jawa Tengah sudah persiapan, target mereka awalnya Rp4 triliun. Tapi kami mendapat info untuk tahap awal Rp1,2 triliun. Kemungkinan akan bertahap," imbuhnya.

Sementara itu, untuk kawasan lain Djustini mengaku belum mendapatkan informasi lebih rinci. Pasalnya, masing-masing pemerintah daerah masih melakukan kajian dan penghitungan mengenai jumlah dana yang dibutuhkan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan kalkulasi terkait dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menilai kelayakan suatu daerah menerbitkan obligasi. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga masih melakukan kajian yang sama.

"Kami akan terus sosialisasi ke daerah termasuk ke kabupaten agar minat untuk obligasi daerah ini semakin besar," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Tegar Arief
Editor : Riendy Astria
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper