Bisnis.com, JAKARTA - Emiten perkebunan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., (ANJT) menargetkan produksi minyak kelapa sawit atau CPO meningkat 4,3% year on year (yoy) pada 2018 menuju 219.284 ton.
Direktur Keuangan ANJT Lucas Kurniawan menyampaikan, pada 2018 perusahaan menargetkan produksi CPO naik 4,3% yoy menjadi 219.284 ton dari sebelumnya 210.247 ton. Hasil panen tandan buah segar (TBS) juga diperkirakan meningkat 6,1% yoy menuju 774.567 ton dari pencapaian 2017 sebesar 730.356 ton.
Peningkatan produksi terjadi karena panen perkebunan di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 2017 belum optimal karena usia pohon yang muda. Selain itu, perusahaan akan menambah jumlah lahan yang ditanami pohon sawit.
Perkebunan di Sumatra Utara I juga masih dalam tren pemulihan karena hambatan kemarau panjang sejak 2016, sehingga volume produksi optimal baru terjadi pada kuartal III/2017. Tren penanaman yang positif akibat perbaikan cuaca akan berlanjut pada tahun ini.
"Selaras dengan produksi, target penjualan CPO pada 2018 diperkirakan naik 4% yoy dari tahun lalu," tuturnya melalui siaran pers, dikutip Minggu (28/1/2018).
Tahun lalu, perusahaan merealisasikan penjualan CPO sebesar 209.000 ton dengan rerata harga US$613 per ton. Adapun, pemasaran minyak kernel mencapai 42.797 ton dengan rerata harga US$507 per ton.
Artinya, ANJT mengantongi pendapatan dari produk sawit sekitar US$149,81 juta. Penjualan itu berasal dari empat perkebunan perseroan di Belitung, Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Kalimantan.
Pada 9 bulan pertama 2017 membukukan pendapatan Rp14,72 trilun (US$109,1 juta), naik 19,93% yoy dari sebelumnya Rp12,29 triliun (US$90,97 juta), atau kedua tertinggi di antara emiten kebun lainnya.
Adapun laba bersih melonjak 525,55% yoy menjadi US$39,91 juta (Rp539,2 miliar) dari sebelumnya US$6,38 juta (Rp86,21 miliar).
Menurut Lucas, kinerja perusahaan juga didukung harga CPO yang mengalami tren positif dalam jangka panjang. Manajemen tentunya mengikuti perkembangan isu-isu yang memengaruhi harga komoditas CPO dan kebijakan pemerintah terkait, serta melakukan koordinasi dengan pelaku usaha lain.
