Bisnis.com, JAKARTA - Kesiapan tata kelola pemerintahan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah saat ini belum cukup untuk mewujudkan alternatif sumber pembiayaan pembangunan dalam bentuk obligasi.
Deputi Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan Kennedy Simanjuntak mengatakan persiapan dalam penerbitan surat utang oleh pemerintah tak cukup dalam kurun waktu setahun.
Namun, dia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang paling siap untuk menerbitkan obligasi karena berbagai alasan seperti transparasi APBD, kapasitas SDM dan sumber keuangan yang lebih terukur.
“Bukan susah, tetapi kalau mau menerbitkan bond itu, daerahnya sendiri harus bisa mengelola. Kalau mengelola utang kan enggak gampang,” katanya, Senin (12/5/2016).
Namun, dia terus mengupayakan terus berjalannya diskusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dengan mengirimkan SDM pemda ke luar negeri untuk memperoleh bekal soal obligasi. Persiapan yang matang diperlukan guna menghindari terjadinya kelola utang yang jebol.
“Kita diskusi terus, keuangan, terutama tata kelola diperbaiki. Banyak kita kirim pemda ke luar negeri. Kalau kita kasih kelola utang dan jebol kan bisa bangkrut. Lebih baik hati-hati kalau kelola uang,” ucapnya.
