BURSA SAHAM 26 JANUARI: IHSG Ditutup Naik 1,61% ke 4.733,15

Negara-negara anggota G20 mencapai sederet kesepakatan mulai dari percepatan reformasi struktural, menjalin keterbukaan kebijakan, hingga mengevaluasi ulang kebijakan suku bunga negatif dan pemberian stimulus ekonomi.

Sesuai dengan perkiraan para investor. Pasalnya, hingga akhir pertemuan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 jus tru tidak memasukkan agenda penambahan stimulus dalam kesimpulan akhir.

Dalam pertemuan yang digelar pada 26-27 Februari, para pejabat G20 tidak menemukan kesamaan pemikiran terkait dengan pemberian stimulus.

Hal ini memicu kekhawatiran para investor akan kondisi yang tak berubah di pasar selama beberapa waktu ke depan. Pasalnya, dengan tak adanya kesimpulan terkait penambahan stimulus, para investor yakin, Jepang dan Uni Eropa hanya akan menambahkan sedikit stimulus pada Maret.

Kondisi ini tentu saja tak sesuai dengan ekspektasi dari para investor yang menginginkan ada nya skema stimulus yang besar. Ter lebih, Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) dan Bank Sentral Inggris (Bank of England/BOE) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya secara lebih ketat.

“Tampaknya data ekonomi di se jumlah negara akan menjadi tulang punggung untuk menstabilkan sentimen pasar, setelah topik penerbitan stimulus tidak menjadi bahasan penting di G20,” tulis ekonom di Barclays dalam risetnya, merujuk pada tidak adanya kesimpulan terkait penerbitan stimulus.

Salah satu negara yang tegas menolak pemberian stimulus tambahan adalah Jerman. Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan, Negeri Panser itu tidak tertarik kepada stimulus baru dan dengan tegas menolak pemberian stimulus tersebut. Model pertumbuhan ekonomi Uni Eropa yang dibiayai dari utang telah mencapai batas maksimalnya.

“Hal ini bahkan menyebabkan masalah baru, meningkatkan utang, menyebabkan gelembung dan pengambilan risiko berlebihan,” katanya.

Kondisi ini seakan-akan sesuai dengan ucapan Gubernur BOE Mark Carney. Dia menyatakan bahwa pertemuan G20 ini hampir pasti tidak akan menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang sesuai dengan perkiraan pasar.

Ekonom senior ANZ David Cannington bahkan juga menyatakan hal yang sama sebelum pertemuan G20 ini mengumumkan hasil kesimpulannya. Dia melihat, pertemuan G20 memiliki sejarah panjang yang mengecewakan. Para analis, menurutnya, masih pesimistis dengan kemungkinan pertemuan itu akan menghasilkan keputusan yang memuaskan.

“Pasalnya dalam pertemuan ini, selama ini terdapat banyak kepentingan global yang justru didominasi oleh kepentingan kelompok,” katanya, Jumat (26/2/2016).

SEPAKATI KOLEKTIVITAS

Dalam kesimpulan akhir pertemuannya, menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 merilis serangkaian isu yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global. Isu-isu tersebut a.l. capital outflow yang sulit dikendalikan, penurunan tajam harga komoditas dan potensi krisis akibat rencana keluarnya Inggris dari Uni Eropa (British Exit/Brexit).

“Pemulihan global akan terus berlangsung. Namun juga berpotensi berada di bawah target dan ambis kita, karena banyak hal tak terduga terjadi di masa depan,” tulis para pejabat dalam keterangan resminya, Sabtu (27/2/2016).

Selain itu, para anggota G20 ini juga mengungkapkan, dengan kebijakan moneter yang tepat dan saling terkoordinasi, stabilitas perekonomian akan terjaga.

Namun, para pejabat juga menegaskan, kebijakan moneter saja tidak akan cukup. Pemerintah tentunya membutuhkan sejumlah dukungan lain dari sektor swasta untuk menciptakan iklim ekonomi yang baik.

Sementara itu, selain China, kawasan Eropa diproyeksikan menjadi perhatian utama negara-negara dunia pada tahun ini. Ancaman Brexit dan meningkatnya jumlah imigran di kawasan tersebut, dinilai menjadi isu penting secara internasional.

“Isu Brexit menurut kami akan mengancam keamanan nasional dan keamanan ekonomi bagi, Eropa, Inggris dan Amerika Serikat (AS) sendiri,” kata Menteri Keuangan AS Jack Lew, Sabtu (27/2/2016).

Untuk itu para menteri anggota G20 sepakat menggunakan semua alat baik kebijakan moneter, fiskal, dan struktural baik secara terbuka kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, mereka juga menyepakati, reformasi struktural akan membuat negaranegara menjadi lebih lentur dalam menghadapi gejolak
ekonomi global.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan, adanya urgensi baru dalam pertemuan G20 ini. Menurut dia, kesepakatan negara-negara untuk lebih terbuka terkait dengan kebijakan moneter dan fiskalnya, dapat menipiskan risiko gagalnya negara-negara keluar dari krisis.

“Mereka telah berhasil membuat janji untuk berkonsultasi lebih erat di pasar valuta asing,” katanya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan, negara G20 dalam tempo dekat dapat mengimplementasi kerja sama perpajakan internasional. Menkeu menyoroti kebijakan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan rencana pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEOI).

Dia ingin agar negara berkategori early adopters dapat melaksanaka AEOI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yakni 2017. Hal ini dimaksudikan agar pada 2018, program tersebut dapat terlaksana secara penuh. Menkeu juga mendesak, agar pemerintah negara lain ikut bekerja sama untuk menghentikan rekayasa keuangan oleh institusi-institusi di pusat-pusat keuangan dunia. Selain itu, dia meminta agar negara dunia menghindari kebijakan perang tarif pajak, agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara lainnya.