Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan memastikan segera membuat aturan terkait kegiatan backdoor listing yang selama ini kerap terselubung dalam aksi korporasi emiten.
Berdasarkan catatan Bisnis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat memandang bahwa aturan terkait backdoor listing tidak begitu dibutuhkan.
Hal ini lantaran, backdoor listing hanya sebatas istilah saja, sedangkan kegiatannya memang sudah ada di Indonesia dan sudah kerap terjadi.
Oleh sebab itu, untuk memastikan keefektifan beleid tersebut, akhirnya OJK menggandeng pihak ketiga untuk melakukan kajian.
Kajian dilakukan dengan menggandeng The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Secara keseluruhan, kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pengaturan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya bagi emiten dan perusahaan publik.
“Soal backdoor listing sudah ada kajiannya sekarang, pada tahap berikutnya adalah pembuatan aturan,” kata Nurhaida kepada Bisnis, belum lama ini.
Nurhaida mengatakan, karena aturan terkait backdoor listing belum ada saat ini, maka OJK akan menerbitkan aturan baru terkait backdoor listing.
Diaturnya kegiatan backdoor listing juga dilatarbelakangi adanya keinginan untuk mengatur kegiatan backdoor listing dengan menerapkan peraturan yang umum berlaku serta berstandar internasional.
“Iya, ini karena belum ada, kalau keluar (aturan) nanti berupa aturan baru, khusus untuk backdoor listing,” jelasnya.
Selama ini, di market sudah terjadi yang namanya backdoor listing dalam mengambilalih perusahaan terbuka.
Meski, peraturan yang digunakan seperti perusahaan mau IPO (initial public offering), sebenarnya mereka (perusahaan) masuk ke pasar modal tanpa IPO.
Adapun, biasanya perusahaan masuk lewat rights issue, tender offer, dan sebagainya.
Seperti diketahui, dalam aksi rights issue perusahaan terbuka misalnya, kerap terjadi di mana ada perusahaan tertutup pada akhirnya ‘masuk’ bursa dan menguasai perusahaan terbuka itu alias backdoor listing.
Menurutnya, sejauh ini transparansi terkait hal itu sudah ada.
Sayangnya, pihaknya belum ingin menjelaskan secara merinci terkait aturan ini.
Begitu juga dengan poin-poin penting di dalamnya.
Selain itu, OJK juga belum bisa memastikan kapan aturan ini akan rampung.
“Kami belum bisa memastikan apakah aturan ini bisa selesai tahun ini atau tidak. Banyak list aturan yang tengah dibahas oleh OJK soalnya,” jelas Nurhaida.
Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Isakayoga mengatakan meski sudah mendengar rencana pembuatan beleid terkait backdoor listing, pihaknya mengaku belum mengetahui apa saja poin-poin yang akan diatur dalam aturan baru itu nantinya.
Selama ini, untuk mengambil perusahaan terbuka, emiten menggunakan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
“Nantinya harus ada definisi soal backdoor listing. Soalnya, backdoor listing ini hanya istilah saja, tidak diatur secara spesifik. Dalam aturan lama, dijelaskan pengambilalihan dilakukan melalui rights issue, tender offer, dll. Kalau sekarang dipisahkan, seperti apa dan apa yang diatur,” kata Isakayoga saat dihubungi Bisnis, Selasa (27/1).
Meski demikian, bila aturan tersebut diterbitkan, ini akan memudahkan emiten yang mau melakukan backdoor listing.
Adapun, hingga kini AEI belum diajak berbicara oleh OJK terkait hal ini.
“Mungkin ini masih dibahas oleh OJK, pada saatnya kami akan diajak bertemu,” jelasnya.
