Bisnis.com, JAKARTA--Penaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah membuat emiten konstruksi pelat merah menyiapkan siasat khusus agar pendapatan tidak tergerus akibat meroketnya harga material.
Kepala Riset PT Woori Korindo Securities Reza Priyambada mengatakan penaikkan harga BBM terhadap emiten konstruksi BUMN belum terlihat seberapa bersar dampaknya. Investor masih melihat dampak secara tidak langsung kenaikan harga BBM terhadap kontraktor BUMN.
"Orang melihat penaikkan BBM membuat porsi anggaran konstruksi dan infrastruktur akan lebih besar. Besarannya berapa, belum terlihat, sementara masih spekulasi," katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (18/11/2014).
Menurutnya, saham-saham emiten konstruksi pada perdagangan Selasa pagi (18/11) memang sempat melemah. Pelaku pasar masih meraba-raba dampak kebijakan penaikkan harga BBM terhadap sektor konstruksi.
Akan tetapi, pada perdagangan sesi kedua tersebut, indeks saham sektor konstruksi mulai terangkat. Hal itu terjadi setelah pelaku pasar merasa yakin dampak penaikkan harga BBM akan positif pada sektor ini.
Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Taufik Hidayat mengaku telah memiliki sejumlah rencana antisipasi terhadap penaikkan harga BBM.
Menurutnya, penaikkan harga BBM bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah. Pengalaman menghadapi penaikkan harga BBM membuat manajemen emiten berkode saham PTPP itu memiliki siasat khusus.
"Bila kontrak baru pertama dilakukan dengan kontrak payung dengan umur 6 bulan hingga 1 tahun. Kalau masih dalam kontrak, risiko kenaikan harga BBM itu risiko vendor," ungkapnya kepada Bisnis.
Kontrak payung atau framework contract menurut Peraturan Presiden 70/2012 merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi dengan ketentuan tertentu.
Kontrak proyek dengan pemerintah dan BUMN, sambungnya, biasanya bersifat tahun jamak atau multiyears. Manajemen PTPP akan mengajukan eskalasi dengan mempertimbangkan faktor kenaikan harga.
Dia menuturkan, penaikkan harga BBM biasanya berdampak pada kontrak baru yang kemudian akan disesuaikan sejalan dengan prosentase kenaikan harga material. Pengaruh terbesar terjadi pada harga material yang pengirimannya menggunakan BBM bersubsidi.
Komponen material yang sifatnya dibeli dari penyuplai, tentu kenaikkan harganya tidak dapat dikontrol oleh perseroan. Namun, PTPP memastikan perseroan telah menggunakan BBM industri untuk operasional sehingga tidak terdampak penaikkan harga BBM.
Antonius Yulianto Nugroho, Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., mengaku penaikkan harga BBM berpengaruh pada kinerja perseroan. Namun, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif menyambut kebijakan pemerintah tersebut.
Emiten berkode saham WSKT tersebut membuat kontrak pembelian material dalam jangka panjang agar tidak terjadi pembengkakan biaya komponen bahan bangunan. Lonjakan biaya biasanya terjadi pada penyuplai material, sub kontraktor, dan biaya umum.
"Terkait biaya umum tidak bisa diantisipasi karena sifatnya fixed cost. Tapi direct cost sudah diantisipasi dengan kontrak baru," ungkapnya saat dihubungi terpisah.
Penaikkan harga BBM, sambungnya, diantisipasi dengan meminta kepada pemberi kontrak agar terjadi penyesuaian harga melalui eskalasi. Namun, bila kontrak jangka panjang yang melewati 1 tahun anggaran, pihaknya akan meminta penyesuaian kontrak melalui asosiasi kontraktor.
Menurutnya, kenaikan BBM sebesar 30,76% untuk premium menjadi Rp8.500/liter dan 36,36% untuk solar menjadi Rp7.500/liter, akan terjadi kenaikan biaya dengan prosentase yang sama. Kontrak baru yang akan diteken perseroan akan menghitung komponen kenaikan harga BBM.
Ki Syahgolang Permata, Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., mengatakan penaikkan harga BBM akan berpengaruh pada bisnis perseroan. Diperkirakan, dampak terbesar terjadi pada proyek-proyek yang tengah berjalan ketimbang pada proyek-proyek baru.
Meski dia belum menghitung prosentase kenaikan biaya akibat naiknya harga BBM, manajemen memastikan akan meninjau ulang kontrak proyek agar menyesuaikan dengan efek BBM tersebut.
"Salah satunya dengan kontrak payung. Kalau untuk menghadapi ke depan pastinya penyesuaian dan kontrak yang sudah berjalan akan dilihat klausul kontraknya," paparnya.
