JAKARTA: Kementerian BUMN tidak menyetujui rencana PT Adhi Karya Tbk untuk menerbitkan saham baru (rights issue) pada tahun ini melihat komposisi saham pemerintah sudah hampir menyentuh batas minimal yakni 52,28%.Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik BUMN Sumaryanto Widayatin mengatakan jika BUMN karya itu menerbitkan rights issue, dikhawatirkan kepemilikan saham pemerintah akan tergerus sehingga tidak lagi menguasai saham mayoritas di perseroan.“Tidak jadilah [rights issue], nanti mereka tidak akan jadi BUMN lagi, karena kan porsi publik mereka sudah besar,” ujarnya, hari ini 25 Januari 2012.Dia juga mengatakan pemerintah tidak dapat menganggarkan dana lebih untuk menyerap rights issue yang diterbitkan oleh Adhi Karya agar tidak terdilusi.“Kami sudah sounding ke Kementerian Keuangan, tetapi kan tidak bisa sewenang-wenang meminta dana untuk itu. Anggaran-anggaran itu kan sudah ada rencana peruntukkan lainnya,” tegasnya.Dia mengimbau jika BUMN karya itu benar-benar membutuhkan dana eksternal lebih baik mencari alternatif pendanaan lain yang lebih murah, seperti penerbitan surat utang (obligasi). “Ya, mereka harus kreatif dong mencari dana lain. Cari dana termurah, seperti obligasi. Itu [pencarian dana] kan urusan korporasi, mereka harus lebih kreatif,” ungkapnya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
