Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP mengkritik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, lantaran dinilai bagi-bagi kursi jabatan hingga menyoal kinerja perusahaan pelat merah yang amburadul.
Dalam rapat kerja di DPR RI kemarin, Selasa (19/3/2024), Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Darmadi Durianto menyebutkan bahwa profesionalisme Erick dalam menempatkan posisi direksi dan komisari BUMN semakin luntur dan sarat kepentingan.
“Dulu, waktu Pak Erick menjabat saya ini banyak terkesan dengan bapak karena sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi, di akhir-akhir ini sepertinya agak berubah Pak Erick. Banyak komisaris tidak jelas, kemudian ditempatkan,” ujarnya.
Dia pun secara tersirat menyinggung penempatan Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Arief Rosyid Hasan, yang diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Pertamina Patra Niaga.
“Jadi, ada direksi yang berbau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang lulusan teknik arsitektur, masuknya ke ngurusin gas,” kata Darmadi.
Siti Zahra merupakan lulusan S1 Interior Arsitektur di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Sebelum berlabuh di Pertamina Patra, perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas, Siti pernah menjabat sebagai Komisaris PT Zahra Bakti Gemilang pada 2022.
Baca Juga
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Mufti Anam menyatakan bahwa kinerja BUMN tidak baik-baik saja, cenderung amburadul.
Hal itu tecermin dari usulan dan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sepanjang 2020 – 2024 sebesar Rp226,1 triliun. Adapun, realisasi dan usulan dividen BUMN sepanjang 2020 – 2024 tercatat mencapai Rp279,7 triliun.
“Artinya, setiap dividen yang diberikan BUMN kepada negara, pada kenyataannya akan kembali kepada BUMN melalui PMN yang diberikan. Walaupun kenyataannya, banyak sekali [BUMN] Karya ketika mendapatkan PMN triliunan, tetap saja hancur-hancuran,” tuturnya.
Dia pun meminjam istilah dari Prabowo Subianto dan mengatakan kinerja Erick Thohir hanya omon-omon semata. Untuk itu, dia berharap kinerja BUMN dapat segera diperbaiki ke depan.
KONTRIBUSI BUMN
Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan kontribusi BUMN kepada negara terus meningkat. Menurutnya, penerimaan negara dari BUMN dalam bentuk pajak, dividen dan PNBP lainnya sudah mencapai 21,9% dari total pendapatan negara di luar hibah untuk 2023.
“Kontribusi BUMN terhadap penerimaan fiskal ini meningkat terutama akibat pertumbuhan dividen yang meningkat dari Rp 39,7 triliun di 2022 menjadi Rp 81,2 triliun pada 2023,” tuturnya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Ketua Umum PSSI ini juga menyebutkan bahwa kinerja tersebut dilandasi oleh realisasi estimasi laba bersih unaudited sebesar Rp292 triliun. Jumlah ini tumbuh 15% jika dibandingkan dengan angka laba bersih 2022, sebelum laba non-recurring Garuda.
Tak hanya itu, Erick mengatakan proporsi dividen BUMN saat ini lebih besar dibandingkan suntikan PMN. Dalam rapat kemarin, Erick mengusulkan PMN tambahan 2024 dari pembiayaan cadangan investasi senilai Rp13,6 triliun dan PMN 2025 sebesar Rp44,24 triliun.
“Sudah dirapatkan sebelumnya, ada Rp13,6 triliun untuk PMN itu bagian dari alokasi cadangan investasi tahun 2024 yang kalau kita lihat kumulatif sudah disepakati kemarin, dan dividennya Rp81,2 triliun. Jadi, antara PMN dan dividen kan jauh nilainya,” ucapnya.
BUMN yang diusulkan meraih PMN 2024 dari alokasi pembiayaan cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp1,6 triliun, Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan ID Food masing-masing Rp1 triliun.
Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias IFG masing-masing diusulkan meraih Rp3 triliun. Adapun PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp2 triliun.
Sementara itu, mengenai PMN 2025, Erick menjelaskan usulan tersebut merupakan upaya untuk melanjutkan penguatan dan penyehatan perusahaan pelat merah. Dengan demikian, Menteri BUMN selanjutnya memiliki arah terkait PMN dan dividen ke depan.
“Untuk tahun depan, saya mempersiapkan siapa pun menterinya, paling tidak punya catatan untuk PMN dan dividen berikutnya,” kata Erick.
Usulan PMN 2025 rencananya bakal diberikan kepada 16 perusahaan pelat merah. PT Hutama Karya (Persero), misalnya, mendapatkan porsi terbesar yakni Rp13,86 guna melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
