Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menandai awal tahun 2024 dengan meraih persetujuan restrukturisasi dari 11 lembaga keuangan dan memastikan rights issue sebagai skema masuknya penyertaan modal negara terus berjalan.
WIKA bersama 11 lembaga keuangan telah menyepakati restrukturisasi yang tertuang dalam Master Restructuring Agreement (MRA) dengan nilai outstanding Rp20,58 triliun.
Nilai outstanding itu setara dengan jumlah 87,1% dari utang yang direstrukturisasi per tanggal 23 Januari 2024. Penandatanganan perjanjian addendum dan pernyataan kembali perjanjian kredit untuk tujuan restrukturisasi tersebut diteken pada Selasa (23/1/2024).
Adapun, 11 lembaga keuangan yang menyepakati restrukturisasi WIKA adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Selanjutnya ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank DKI, PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyampaikan bahwa tercapainya kesepakatan tersebut menjadi satu langkah maju dalam proses restrukturisasi keuangan, sekaligus mengakselerasi laju penyehatan Perseroan.
Baca Juga
“Kesepakatan ini menunjukan bahwa upaya penyehatan WIKA mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Kementerian BUMN serta para lembaga keuangan yang bekerja sama dengan WIKA selama ini,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/1/2024).
Dengan tercapainya MRA, perseroan kini fokus melanjutkan metode stream penyehatan lainnya demi mewujudkan fundamental yang kuat dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan.
Dalam perkembangan lain, WIKA akan menggelar rights issue dengan menawarkan 92,23 miliar saham baru Seri B dengan nominal Rp100 lembar per saham. Namun, saat ini, perseroan belum menentukan harga pelaksanaan dan perkiraan dana yang akan diraih dari rights issue.
Setiap pemegang saham lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) tanggal 19 Maret 2024 pada pukul 16.15 WIB berhak atas saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Satu HMETD berhak atas satu saham baru yang diterbitkan dalam aksi korporasi ini.
Adapun pemegang saham utama WIKA merupakan negara Republik Indonesia atau pemerintah lewat kepemilikan saham Seri A Dwiwarna dan 5.834.849.999 (5,83 miliar) saham Seri B.
Manajemen perseroan menyampaikan pemerintah akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam rights issue ini melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Sementara itu, pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD sesuai dengan porsinya, akan mengalami penurunan kepemilikan sahamnya hingga 91,14%.
“Pemegang saham perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam perseroan akan mengalami penurunan [dilusi] sampai dengan maksimal 91,14%,” tulis prospektus WIKA.
Manajemen WIKA mengatakan dana Rp6 triliun, yang diterima dari pemerintah melalui PMN, akan digunakan untuk modal kerja penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara. Adapun sisanya untuk modal kerja proyek atau refinancing.
