Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham di atas 5% dari emiten bank seperti PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) dan PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) mulai bergeliat melepas kepemilikan sahamnya seiring dengan pemenuhan aturan free float saham.
Pemegang saham BNII yakni UBS AG London misalnya melepas kepemilikan sahamnya di BNII sebanyak 13,95 miliar lembar dengan harga Rp252 per lembar.
Dari transaksi itu, UBS meraup nilai penjualan sahamnya sebesar Rp3,51 triliun. Namun, UBS lepas dari daftar pemegang saham BNII dengan porsi lebih dari 5%. Sebelum transaksi, UBS menggenggam saham di BNII 18,3%.
Seiring dengan keluarnya UBS, masuk pemegang saham lainnya di BNII yakni Vital Solution Fund. Tercatat, Vital Solution Fund menggenggam 6,65 miliar lembar saham di BNII dengan porsi kepemilikan 8,72%.
Berdasarkan keterbukaan informasi, transaksi pembelian saham Vital dilakukan pada 8 Desember 2023 dengan harga Rp252.
"Tujuan transaksi untuk financial investment," tulis Head, Governance Maybank Indonesia Esti Nugraheni di keterbukaan informasi, dikutip Senin (18/12/2023).
Baca Juga
Sementara, dengan keluar masuknya pemegang saham di atas 5%, maka BNII pun berhasil memenuhi ketentuan saham free float dari bursa.
"Dengan adanya transaksi ini, maka Perseroan telah 7,5% porsi saham free float, sebagaimana yang diatur dalam peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-A perihal ‘Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tecatat’," tulis manajemen BNII pada Rabu (13/12/2023).
Adapun, pemegang saham pengendali BTPN, yakni Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) juga melepas kepemilikan sahamnya di BTPN. Namun, saham yang dijual hanya 200 juta lembar.
Berdasarkan keterbukaan informasi, pada 12 Desember 2023 SMBC menjalankan transaksi pelepasan jumlah saham BTPN yang digenggamnya sebanyak 200 juta lembar dengan harga penjualan Rp2.600 per saham.
Dengan penjualan saham itu, maka kepemilikan saham SMBC di BTPN pun menyusut. Sebelum transaksi, jumlah saham milik SMBC di BTPN mencapai 7,53 miliar lembar atau 92,43%. Setelah transaksi, jumlah saham SMBC di BTPN menjadi 7,33 miliar lembar atau 89,98%.
Namun demikian, seiring penjualan saham BTPN oleh SMBC, BTPN melaporkan telah memenuhi ketentuan free float 7,5% dari bursa.
"Transaksi dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan jumlah saham publik sesuai Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat," tulis manajemen BTPN, dikutip Senin (18/12/2023).
Terdapat sejumlah bank lainnya yang juga berupaya memenuhi aturan free float, di antaranya PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS). Seiring dengan batas waktu pemenuhan aturan free float 7,5%, pemegang saham BMAS di atas 5% yakni PT Alim Investindo tercatat mengalami penyusutan porsi kepemilikan.
Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek yang berakhir pada 30 November 2023, PT Alim Investindo tinggal menggenggam 13,89% dibandingkan bulan sebelumnya yang masih menggenggam 13,89% kepemilikan.
Adapun, porsi kepemilikan saham publik di BMAS pun naik menjadi 1,56% dibandingkan bulan sebelumnya 0,11%. Meskipun, porsi saham publik di BMAS masih belum memenuhi ketentuan bursa yakni 7,5%.
Emiten bank lainnya yakni PT Bank of India Indonesia Tbk. (BSWD) juga saat ini masih memiliki porsi saham free float 2,26%. Berdasarkan keterbukaan informasi, Manajemen BSWD akan bergerak memenuhi aturan free float saham 7,5%. Untuk itu BSWD akan mengubah komposisi pemegang saham.
PT Panca Mantra Jaya yang saat ini sebagai pemegang saham minoritas akan mengurangi porsi kepemilikan sahamnya menjadi 4,99% atau sebanyak 184,03 juta lembar saham. Berdasarkan data komposisi kepemilikan saham per 30 November 2023, PT Panca Mantra Jaya masih menggengam 6,78% atau 249,96 juta lembar saham.
Dengan begitu, porsi saham publik di BSWD meningkat.
"Saham masyarakat sebesar 4.05% atau sejumlah 149.340.854 saham," tulis Manajemen BSWD di keterbukaan informasi pada Rabu (13/12/2023).
Sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menentukan minimum porsi saham free float ini paling sedikit 50 juta saham dan 7,5% dari jumlah saham tercatat. Namun, saat ini masih terdapat sejumlah emiten yang memiliki porsi saham free float di bawah 7,5%, termasuk emiten perbankan.
BEI telah memberi tenggat waktu untuk mewajibkan perusahaan tercatat dapat memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan porsi 7,5% paling lambat hingga 21 Desember 2023 atau dua tahun sejak aturan tersebut berlaku pada 21 Desember 2021.
Aturan tersebut tertuang dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Apabila emiten tidak memenuhi kriteria tersebut maka berisiko dihapus sahamnya dari pencatatan BEI atau delisting. Namun, dalam peraturannya, emiten dimungkinkan untuk mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float, tetapi dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.
