Bisnis.com, JAKARTA – Pada Februari 2019, Chief Officer Binance Holdings Ltd saat itu, Samuel Lim mengakui bahwa platform pertukaran kripto Binance digunakan untuk memfasilitasi penyaluran uang ke kelompok militan Hamas. Ia menjelaskan kepada rekan kerjanya bahwa pihak yang dianggap teroris tersebut cenderung mengirim uang dalam jumlah kecil.
“Hamas hampir tidak bisa membeli AK47 dengan harga US$600,” rekannya menjawab dalam pesan obrolan. Pesan tersebut diketahui berdasarkan dokumen gugatan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS pada Maret 2023 terhadap bursa kripto Binance, mengutip Bloomberg, Rabu (22/11/2023).
Sikap yang tampaknya acuh tak acuh itu tercermin pada Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao, pada Selasa (21/22/2023). Dengan mengumumkan denda sebesar US$4,3 miliar terhadap perusahaan tersebut dan pengakuan bersalah Zhao karena gagal mematuhi undang-undang anti pencucian uang, pemerintah AS menempatkan Hamas dan organisasi teroris lainnya sebagai prioritas utama.
“Binance memungkinkan sejumlah aktor terlarang untuk bertransaksi secara bebas di platform ini,” kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan yang menyebut Hamas, Al Qaeda, Jihad Islam Palestina, dan Negara Islam Irak dan Suriah sebagai organisasi teroris yang menerima dana melalui platform pertukaran kripto tersebut.
Tahap penyelesaian Binance dan pengakuan bersalah Zhao terjadi ketika Hamas terlibat dalam perang dengan Israel, yang dipicu oleh serangan kelompok itu pada 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.200 orang, dan lebih dari 200 orang disandera. Israel menanggapinya dengan menginvasi Gaza, di mana ribuan lainnya terbunuh.
Dalam konferensi pers, Jaksa Agung AS Merrick Garland mengatakan Zhao “dengan sengaja melanggar undang-undang federal yang mewajibkan lembaga keuangan untuk waspada terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris.”
Baca Juga
Menurut pemerintah, Binance dinilai gagal melaporkan transaksi mencurigakan dengan teroris. Sebagai bagian dari penyelesaian (settlement), perusahaan harus mengajukan laporan tersebut ke depannya dan meninjau aktivitas masa lalu yang seharusnya dilaporkan.
“Ini akan memajukan penyelidikan kriminal kami terhadap aktivitas dunia maya yang berbahaya dan penggalangan dana terorisme, termasuk penggunaan pertukaran mata uang kripto untuk mendukung kelompok seperti Hamas,” kata Garland.
Kejahatan Keuangan
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS akan menerima US$3,4 miliar dari denda yang dibayarkan oleh Binance, sementara Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS akan menerima US$968 juta. Denda FinCEN (kejahatan keuangan) adalah yang terbesar dalam sejarah biro tersebut.
Sejumlah pengusaha mata uang kripto telah menyatakan sikap angkuhnya terhadap teroris atau aktor jahat lainnya yang menggunakan platform mereka. Salah satu pendiri BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed tahun lalu mengaku bersalah karena sengaja gagal menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan identifikasi pelanggan di bursa derivatif kripto mereka.
Mantan peneliti Yayasan Ethereum, Virgil Griffith, tahun lalu dijatuhi hukuman lebih dari lima tahun penjara karena berpartisipasi dalam konferensi blockchain dan mata uang kripto tahun 2019 di Korea Utara.
Pada konferensi tersebut, Griffith membahas bagaimana uang Korea Utara dapat diubah menjadi mata uang kripto sebagai cara untuk menghindari sanksi. Foto-foto menunjukkan dia mengenakan seragam gaya Korea Utara, berdiri di depan papan tulis di mana dia menggambar wajah tersenyum dan menulis “Tidak ada sanksi yay.”
