Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 271 penjabat (PJ) kepala daerah akan menemani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjalani akhir masa kepemimpinan.
Kinerja mereka patut dipelototi, sebab menyimpan potensi penyelewengan.Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menjelaskan bahwa para PJ yang terdiri dari 24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota itu perlu diawasi dari dua sisi, yaitu politik dan ekonomi.
Pasalnya, kendati presiden dan menteri dalam negeri mengaku akan secara tegas mencopot PJ yang terbukti melanggar dan tidak perform, bagaimana pun mereka merupakan orang-orang di lingkaran pemerintah pusat.
"Kami punya catatan kritis soal pengangkatan PJ kepala daerah, karena belum ada landasan pasti, bahkan ada kecenderungan memilih seseorang dari background tertentu untuk ditempatkan di suatu daerah. Artinya, proses belum akuntabel. Evaluasi 3 bulan pun hanya terjadi antara pusat dengan para PJ itu saja, sementara penilaian dari DPRD dan publik tidak jadi pertimbangan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (11/11/2023).
Oleh sebab itu, Armand berharap segenap komponen masyarakat ikut menjadi pengawas netralitas ASN, terutama para PJ kepala daerah dalam mengarungi era transisi.
Terutama, jangan sampai mereka membuat program-program yang hanya menguntungkan kelompok tertentu di era peralihan politik seperti ini.Terlebih, dari sisi kerangka ekonomi makro periode 2024, topik utama yang akan dikejar oleh Jokowi adalah Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Baca Juga
Di dalamnya mencakup penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, transisi energi, dan lain-lain, dengan sedikit perbedaan prioritas untuk setiap kawasan.
Alhasil, menurut Armand, apabila para PJ kepala daerah tidak bisa memegang teguh acuan tersebut, maka mereka sendiri yang justru kontraproduktif di era masa-masa akhir kepemimpinan era Jokowi.
"Masalah yang kerap muncul berkaitan PJ adalah berkurangnya trust publik, juga DPRD-nya. Pembahasan program-program di beberapa Pemda bisa mulai terhambat. Sekarang pun sudah muncul beberapa masalah yang mencuat ke publik, kan, karena seorang PJ kepala daerah membuat kebijakan yang kontroversial di mata masyarakat," tutupnya.
