Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ESG INITIATIVES : Langkah Inovatif Dorong Bursa Karbon

Ke depan­nya potensi IDX Carbon masih sangat besar dengan mem­pertimbangkan masih cukup banyak pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian
Presiden Joko Widodo (tengah) meresmikan peluncuran Bursa Karbon Indonesia, Selasa (26/9/2023) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kanan), serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. / dok.Setpres
Presiden Joko Widodo (tengah) meresmikan peluncuran Bursa Karbon Indonesia, Selasa (26/9/2023) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kanan), serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. / dok.Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai milestone penting, peluncuran Bursa Karbon Indonesia sejak 26 September 2023 menjadi sorotan banyak pihak. Peningkatan partisipan dan volume transaksi Bursa Karbon Indonesia terus didorong untuk memacu kontribusi terhadap upaya pencapaian target net zero emission 2060.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menuturkan bahwa kelahiran Bursa Karbon Indonesia bertolak dari tujuan untuk menghadirkan mekanisme perdagangan karbon yang transparan, andal, dan aman, sehingga menciptakan transaksi yang teratur, wajar, serta efisien.

Kehadiran Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon merujuk kepada dua payung hukum yang diterbitkan OJK. Pertama, Peraturan OJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Kedua, Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Pada perkembangannya, OJK mencatat telah terdapat 24 pengguna jasa yang mendapatkan izin per 27 Oktober 2023.

“Akumulasi nilai perdagangan Bursa Karbon sebesar Rp29,45 miliar dengan perincian 31,78% di pasar reguler, 5,48% di pasar negosiasi, dan juga 62,74% di pasar lelang,” kayanya dalam konferensi pers, baru-baru ini.

Nilai transaksi itu merupakan akumulasi volume perdagangan sebanyak 464.840 ton CO2e.

Inarno mengeklaim ke depan­nya potensi IDX Carbon masih sangat besar dengan mem­pertimbangkan masih cukup banyak pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Per­ubahan Iklim (SRN-PPI), dan tingginya pula potensi unit karbon yang bisa ditawarkan.

Terkait dengan partisipasi aktif kalangan perbankan dalam IDX Carbon, Inarno menilai hal tersebut karena perbankan relatif telah memiliki pengalaman untuk persyaratan Bursa Karbon dengan tujuan memenuhi tujuan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaannya.

Dari sisi operator, Direk­tur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pengguna jasa IDX Carbon berpotensi terus bertambah. Jeffrey menambahkan, penerapan regulasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dinilai dapat berimbas positif terhadap aktivitas pasar karbon global.

Citra Amelya, Senior Vice President ESG Group Bank Mandiri, menuturkan, Bank Mandiri sangat mengapresiasi peluncuran Bursa Karbon Indonesia. Menurutnya, kehadiran Bursa Karbon merupakan milestone baru bagi Indonesia sebagai tambahan aksi nyata untuk merealisasikan target net zero emission 2060 atau lebih cepat.

“Bank Mandiri menjadi pionir dalam pasar melalui pembelian 3.027 ton unit karbon,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/11).

Bahkan sebelum pasar perdana Bursa Karbon Indonesia diluncurkan, lanjut Citra, Bank Mandiri secara aktif berdiskusi dengan regulator dan pelaku pasar dan menjadi satu-satunya bank sebagai pembicara pada seminar nasional OJK terkait dengan pembahasan skema pasar karbon kepada pelaku bisnis di 5 kota besar di Tanah Air.

Adapun, hasil pembelian unit karbon digenggam Bank Mandiri sebagai inventory yang nantinya dapat digunakan sebagai carbon offset terhadap emisi karbon dari aktivitas operasional Bank Mandiri.

Bank Mandiri percaya pembelian carbon unit merupakan salah satu cara dari banyak cara lainnya untuk mencapai target Net Zero Operations 2030 sebagai bagian dari penerapan ESG.

Kontribusi di Bursa Karbon dan pengurangan emisi karbon dalam operasional merupakan bagian dari penerapan ESG di Bank Mandiri. Sekaligus juga merupakan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-13, yakni penanganan perubahan iklim, yang kini menjadi agenda berbagai pihak di seluruh dunia.

“Kami percaya dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, baik regulator, pelaku industri, investor dan perbankan untuk mensukseskan pasar karbon Indonesia. Kami dari sisi perbankan siap mengambil peran dan mendukung Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Citra Amelya.

Ke depan, aspek monitoring, reporting, and verification (MRV) terhadap unit karbon yang diperdagangan di Bursa Karbon Indonesia dinilai perlu penyesuaian agar sesuai dengan best practice di pasar karbon internasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper