Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN menyepakati kenaikan biaya atau cost overrun dengan pihak China terkait dengan pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$1,2 juta dolar atau sekitar Rp18,2 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wijrjoatmodjo mengatakan bahwa untuk pengerjaan kereta cepat, telah disepakati cost overrun Indonesia dan China agar bisa segera cair ke PT KCIC, setelah sebelumnya juga mendapat dukungan tambahan Penambahan Modal Negara (PMN) dari Komisi VI DPR RI senilai Rp3,2 triliun.
“Kami baru dari Beijing, kami telah sepakat terkait cost overrun yang disepakati Indonesia dan China sehingga bisa cair segera ke KCIC senilai US$1,2 miliar. Kami sedang rapikan, ada beberapa item yang ingin mereka lihat terkait pajak, biaya clearing frekuensi, tapi sudah sepakati angkanya. Kami juga masih harus maju ke BPKP untuk menyesuaikan angkanya dengan komite, kami harapkan seminggu dua minggu ke depan kita ketok angkanya,” ungkap Kartika atau Tiko, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Senin (13/2/2023).
Terkait dengan hal itu, Indonesia juga sedang menegosiasikan persyaratan untuk pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk porsi pinjamannya, sehingga diharapkan kereta cepat bisa tetap selesai sesuai jadwal pada Juni atau Juli 2023 dan bersama dengan LRT bisa mulai interkoneksi pada 2023.
“Dari CDB kami butuhkan US$550 juta jadi pemerintah sedang menegosiasikan struktur final dan harganya, harusnya dalam pekan depan selesai. Porsi pinjaman dari CDB 75 persen, dari sana dibagi lagi 60 persen dari kita dan 40 persen dari China,” jelasnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa terhambatnya proyek ini juga bukan karena ada kasus korupsi.
Baca Juga
“Jangan diputarbalik seakan cost overrun ini ada korupsinya. Apa pun yang terjadi pada saat Covid-19 tetap pembangunan harus dijalankan tapi tidak bisa maksimal karena situasi Covid-19, sudah pasti ada pause-nya. Pada saat Covid sendiri, rantai pasok terganggu, harga komoditas tinggi termasuk besi. Ini penting supaya jangan ada yang berasumsi ada kasus korupsi,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui PMN untuk 2022 tersebut dialirkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
