Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menentukan yield untuk dua seri Surat Utang Negara (SUN) private placement yakni FR009 (new issuance) dan USDFR003 (reopening).
Seri FR009 memiliki yield 6,4 persen dengan tingkat kupon 6,4 persen semi anually. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Januari 2029, dengan clean price unit Rp999.969 dan accured interest per unit Rp2.122.
Seri USDFR003 memiliki tingkat kupon 3 persen semi anually dan yield 4,6 persen. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Januari 2032, dengan clean price unit US$883,51 dan accured interest per unit US$0,99.
Adapun, transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) ini dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela.
Rencana private placement SUN akan dilaksanakan dengan rincian tanggal transaksi pada 24 Januari 2023 dan tanggal setelmen pada 27 Januari 2023.
Adapun, transaksi private placement dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement (PMK No. 51/PMK.08/2019).
Baca Juga
Transaksi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020).
Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK No. 196/PMK.03/2021).
Adapun beberapa ketentuan private placement berdasarkan regulasi wajib pajak, yaitu
- Dilakukan melalui Dealer Utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang USD hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing;
- Dealer Utama wajib melaporkan transaksi Surat Berharga Negara dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak.
