Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan peningkatan inflasi menjadi pengganjal kinerja emiten sektor ritel di sisa tahun. Sektor ini dinilai rentan terimbas dampak negatif dari fenomena-fenomena tersebut.
Setidaknya, emiten sektor ritel bakal menghadapi tantangan yang cukup serius, terutama akibat pelemahan daya beli masyarakat yang dipicu oleh kenaikan harga BBM, inflasi, dan suku bunga acuan.
Ulasan tentang nasib emiten ritel dan bagaimana sebaiknya investor menyikapi saham-saham sektor ini menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (26/8/2022):
Membaca Efek Kemitraan Michelin dan Hyundai di Indonesia
Michelin menyatakan undur diri dari Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA pada akhir seri 2021/2022. Perusahaan Prancis yang mengakuisisi pabrik ban di Indonesia pada awal 2019 ini mengeklaim pengembangan teknologi ban kendaraan listrik melalui ajang balap tersebut telah tuntas.
Michelin merupakan salah satu pelopor seri balap single-seater elektrik pertama di dunia serta menjadi investor tetap dalam proyek yang diluncurkan sejak awal 2013 tersebut. Melalui keterlibatan dalam balapan ini, Michelin berhasil menyempurnakan teknologi ban kendaraan listrik dan menjadi pemimpin segmen ban kendaraan elektrik.
Di Indonesia, Michelin Pilot Sport EV dipakai sebagai ban roda Hyundai Ioniq 5. Penggunaan ban Michelin pada mobil listrik Hyundai tersebut merupakan buah dari kerja sama yang dilakukan sejak November 2017.
Kolaborasi antara Hyundai Motor Group dan Michelin selama lima tahun terakhir berkontribusi pada keberhasilan peluncuran Hyundai Ioniq 5.
Setelah peluncuran Hyundai Ioniq 5, kedua pabrikan tersebut melanjutkan kerja sama untuk mengembangkan ban generasi lanjut yang lebih kuat, senyap, dan hemat energi untuk kendaraan listrik masa depan.
Nasib Emiten Ritel Sesak Terimpit Pelemahan Daya Beli
Awal pekan, Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Rapat Dewan Gubernur Agustus 2022. Kenaikan suku bunga acuan tersebut merupakan yang pertama kalinya setelah 17 bulan berturut-turut dipertahankan pada level 3,5 persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers menyebutkan keputusan kenaikan suku bunga dilakukan untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat tingginya inflasi pangan dan harga yang diatur pemerintah.
Kebijakan ini juga diterapkan untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Dalam perkembangan lain, isu kenaikan BBM subsidi makin kencang di tengah harga komoditas energi yang masih tinggi. Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM Pertalite, agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah itu dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN 2022.
Emiten sektor ritel bakal menghadapi tantangan yang cukup serius, terutama akibat pelemahan daya beli masyarakat yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, dan suku bunga acuan.
Menakar Dampak Kenaikan Suku Bunga BI terhadap Perbankan
Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan 25 bps dalam Rapat Dewan Gubernur Agustus 2022 ini bukanlah hal yang mengejutkan. Meski tentu bakal berpengaruh terhadap dinamika bisnis perbankan, dampaknya diprediksi minim terhadap profitabilitas bank.
Keputusan Bank Indonesia untuk akhirnya menaikkan suku bunga ke level 3,75 persen setelah cukup lama menahannya tentu saja tidak mengejutkan. Sejumlah besar bank sentral dunia bahkan sudah lebih agresif dalam menaikkan suku bunga acuan mereka.
Kenaikan suku bunga acuan BI tentu saja berimplikasi pada kebijakan suku bunga perbankan. Meskipun demikian, bank memiliki strategi sendiri dalam menyikapi keputusan BI, sehingga kenaikan suku bunga pun tidak akan serta merta terjadi.
Sejumlah bank bahkan tetap optimistis kinerja laba mereka tidak terganggu pada paruh kedua tahun ini, mengingat pemulihan ekonomi sedang berlanjut, sedangkan kenaikan suku bunga 25 bps setelah absen selama 17 bulan tidak akan serta merta menahan gairah korporasi untuk menarik kredit baru.
Berburu Investasi Pilihan Di Tengah Naiknya Suku Bunga BI
Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen bulan ini akan memiliki pengaruh yang beragam terhadap perkembangan kinerja instrumen investasi di pasar modal Indonesia. Instrumen mana paling menguntungkan?
Secara umum, naiknya suku bunga merupakan cara bank sentral untuk mengontrol moneter, dalam hal ini mengerem laju perputaran dana di masyarakat. Tujuan akhirnya adalah untuk menghambat laju inflasi yang berlebihan, yang tentu bakal berdampak juga pada laju ekonomi yang akan ikut melambat.
Inflasi nasional sejauh ini memang mulai meningkat, tetapi masih relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di banyak negara lain di dunia. Per Juli 2022, inflasi Indonesia sudah melesat 4,94 persen. Bandingkan dengan inflasi Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen per Juli 2022.
Inflasi AS bahkan sempat mencapai 9,1 persen di bulan sebelumnya, tertinggi dalam lebih dari 40 tahun terakhir. Sejumlah negara lain di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin bahkan mencetak inflasi lebih dari 100 persen, seperti Lebanon, Sudan, Zimbabwe, Venezuela, dan Suriah.
Naiknya suku bunga Bank Indonesia menjadi langkah bank sentral untuk mengantisipasi lonjakan inflasi yang lebih tinggi jika akhirnya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meningkat, lantaran anggaran subsidi dipangkas karena makin menipis.
Hal ini tentu saja bakal berpengaruh pada dinamika ekonomi nasional, termasuk pada kinerja bisnis emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, serta instrumen investasi berbasis efek atau surat berharga. Akan ada sektor dan instrumen yang diuntungkan, tetapi ada pun yang justru bakal tertekan.
Titik Terang Kepastian Anggaran Pembangunan Infrastruktur IKN
Akhirnya, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menemukan titik terang penandatanganan kontrak proyek dan kepastian anggaran.
Pada Senin (29/8/2022), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai penandatanganan kontrak proyek pekerjaan IKN. Penandatanganan kontrak tersebut dapat dilakukan setelah Kementerian PUPR mendapatkan kepastian anggaran dari Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan penandatanganan kontrak dapat dilakukan pada 15 Juli kemarin dan pembangunan infrastruktur di IKN dapat dimulai pada awal bulan Agustus ini. Namun, hal itu terganjal pencairan anggaran infrastruktur IKN dari Kementerian Keuangan.
Adapun kontrak-kontrak yang akan diteken pada pekan depan adalah kontrak pembangunan 2 ruas jalan tol, pembangunan jalan logistik, dan pemetaan lahan.
Selain itu, juga akan menandatangani kontrak pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Sungai Sanggai, serta kontrak penataan kawasan Sumbu Kebangsaan. Basuki juga akan menandatangani kontrak pembangunan rusun pekerja konstruksi di IKN.
