Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran belanja kementerian pada 2023 dengan pagu menjadi Rp260,4 miliar naik 12,2 persen dari usulan awal di Komisi VI DPR.
"Kami izin menyampaikan pagu anggaran 2023 terima kasih dorongan, kami diapresiasi oleh Kementerian Keuangan, pagu kami naik 12,2 persen daripada sebelumnya usulan Rp232 miliar menjadi Rp260,4 miliar," jelasnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Rabu (24/8/2022).
Pagu anggaran 2023 tersebut, terbagi dua menjadi anggaran dukungan manajemen sebesar Rp180,7 miliar. Rinciannya, kegiatan unit kerja sebesar Rp45,5 miliar, operasional kantor sebesar Rp54,7 miliar, dan gaji serta tunjangan sebesar Rp80,4 miliar.
Adapun, program berikutnya mengenai pengawasan dan pengembangan BUMN sebesar Rp79,7 miliar.
Erick juga melaporkan, kinerja keuangan Kementerian BUMN pada 2021 meraih opini WTP dari BPK untuk kelima belas kalinya. Sementara itu, realisasi anggaran 2021 Kementrian BUMN sebesar Rp193 miliar terdiri program dukungan manajemen dan pengawasan BUMN.
Melalui Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, Pemerintah juga menargetkan untuk bisa meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dari dividen bisa meningkat 9,1 persen dari tahun ini mencapai Rp44,06 triliun.
Peningkatan tersebut utamanya disebabkan adanya proyeksi peningkatan kinerja keuangan BUMN pada 2022 seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik setelah sebelumnya terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19.
Kementerian BUMN menargetkan pertumbuhan laba bersih konsolidasian seluruh BUMN mencapai Rp144 triliun pada 2022 atau tumbuh 14,28 persen.
Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan dengan segala upaya transformasi dan transparansi yang BUMN lakukan, wajib menghasilkan pemasukan terhadap negara yang bertumbuh.
"Ujung-ujungnya harus lebih banyak pemasukan modal ke negara dimana yang tadinya BUMN laba konsolidasian hanya Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp126 triliun pada 2021, dan Insya Allah pada 2022 saya sudah lihat bukunya mudah-mudahan naik ke Rp144 triliun, tetap kami coba," jelasnya saat membuka Seminar Menuju Masyarakat Cashless, Rabu (3/8/2022).
Lebih lanjut, Erick bercerita di masa Covid-19 ini, BUMN berkontribusi Rp1.198 triliun ke pemerintah baik pajak, dividen, dan bagi hasil. Jumlah tersebut naik Rp68 triliun dibandingkan dengan sebelum Covid-19.
