Bisnis.com, JAKARTA - Manajer investasi menilai reksa dana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi cenderung lebih diminati para investor dibandingkan dengan surat utang negara (SUN) pada kuartal II/2022. Alasannya, reksa dana dengan underlying asset obligasi korporasi memiliki ketahanan yang lebih baik.
Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengungkapkan reksa dana dengan bauran portofolio obligasi korporasi bakal lebih tahan dibandingkan dengan yang racikan isinya hanya Surat Utang Negara (SUN).
"Dalam konteks reksa dana bukan menarik atau tidak menarik, tapi kalau kebijakannya misalkan 30 persen-50 persen di obligasi korporasi, ya harus segitu. Kupon obligasi relatif tinggi dan jatuh temponya pendek, jadi lebih resilience terhadap fluktuasi harga," ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (19/4/2022).
Menurutnya, dalam ketidakpastian seperti saat ini, investor mencari reksa dana yang dapat memberikan imbal hasil secara berkala.
Kebetulan di Panin Asset Management, porsi obligasi lebih dominan. Lebih lanjut, Rudiyanto menjelaskan harga obligasi pemerintah mayoritas cenderung negatif.
"Hal ini karena kenaikan harga komoditas memicu inflasi tinggi dan reaksi bank sentral yang lebih agresif, menyebabkan harga obligasi turun terutama yang diterbitkan pemerintah," terangnya.
Baca Juga
Rudiyanto mencontohkan 4 produk reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh Panin Asset Management.
Panin AM memiliki reksa dana Gebyar Indonesia II yang 100 persen diisi oleh obligasi pemerintah, kemudian Utama Plus 2 yang sebanyak 50-70 persen underlying asset-nya obligasi pemerintah.
Sementara itu, reksa dana Pendapatan Tetap Berkala diisi 30-50 persen obligasi pemerintah dan Panin Pendapatan Utama diisi 10-30 persen obligasi pemerintah.
Dari keempat produk tersebut, semakin kecil porsi obligasi pemerintah semakin baik posisi harganya.
"Jadi yang obligasi korporasi lebih dominan adalah Berkala dan Utama, secara year-to-date hingga 18 April 2022 harganya masih naik 0,4 persen dan 0,5 persen. Pada saat yang sama yang isinya mayoritas obligasi pemerintah, harganya malah negatif," paparnya
