Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Muhammadiyah Haramkan Kripto Bitcoin Cs, Ini Komentar Analis

Dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyan ditetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 20 Januari 2022  |  12:26 WIB
Ilustrasi aset kripto Bitcoin, Ether, dan Altcoin - Istimewa
Ilustrasi aset kripto Bitcoin, Ether, dan Altcoin - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram. Setelah beberapa bulan sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa serupa.

Mengutip laman resmi Muhammadiyah, fatwa tersebut disampaikan dalam Fatwa Tarjih yang diputuskan dalam terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022.

“Dalam Fatwa Tarjih …. menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar,” tulis Muhammadiyah dalam laman resminya

Terkait hal tersebut, Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pihaknya mengapresiasi keluarnya Fatwa yang mengharamkan Bitcoin sebagai alat bayar dan Investasi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

“Menurut saya, fatwa tersebut sudah tepat karena sampai saat ini penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Pasal 23 B UUD 1945 juncto Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang,” jelasnya pada Kamis (20/1/2022).

Ia memaparkan, definisi mata uang kripto (cryptocurrency) adalah uang digital terdesentralisasi, berdasarkan teknologi blockchain. Cryptocurrency tidak memiliki otoritas penerbit pusat seperti bank atau pemerintah. Transaksi dilakukan secara anonim dan dicatat serta diamankan menggunakan teknologi blockchain, yang mirip dengan buku besar bank.

Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

Sedangkan, Bitcoin sebagai alat Investasi sampai saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan RI .

Antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan investor secara luas membuat Bitcoin dekat dengan masyarakat. Bahkan, masyarakat yang melakukan investasi di Bitcoin terus mengalami kenaikan yang signifikan dan investor Bitcoin berpotensi menyentuh angka 10 -11 juta pada akhir tahun ini.

Seiring dengan meningkatnya minat investor terhadap Bitcoin dan aset kripto lainnya, Ibrahim mengatakan Pemerintah harus mempersiapkan Draft RUU tentang regulasi Bitcoin sebagai alat pembayaran.

“Caranya adalah dengan mengamandemen Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bitcoin cryptocurrency mata uang kripto Ethereum
Editor : Farid Firdaus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top