Bisnis.com, JAKARTA — Tak diperpanjangnya moratorium sawit dinilai dapat menyebabkan koreksi harga crude palm oil atau CPO dan memicu reaksi internasional. Meskipun belum terdapat keputusan, Presiden Joko Widodo dinilai akan memperpanjang kembali moratorium sawit.
Kepala Ekonom PT Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro menjelaskan bahwa moratorium izin perkebunan sawit yang berakhir pada pekan ini akan menjadi perhatian. Selama tiga tahun berlakunya Instruksi Presiden (Inpres) 8/2018 tentang CPO, penghentian pemberian izin baru untuk konsesi kelapa sawit dinilai membuat produksi minyak itu stabil.
Pihaknya menilai bahwa tidak diperpanjangnya moratorium akan berdampak terhadap perekonomian, karena jika Indonesia sebagai pengekspor CPO terbesar dunia tiba-tiba mengizinkan perkebunan untuk diperluas lagi, maka terdapat sinyal jelas bahwa Indonesia siap menggelontorkan pasokan minyak tambahan.
Menurut Putera, hal tersebut dapat memicu koreksi harga CPO yang telah melonjak lebih dari 50 persen dalam setahun. Padahal, kenaikan harga CPO telah menopang neraca perdagangan dan rupiah di tengah kekhawatiran akan efek taper tantrum.
"Kami melihat perpanjangan kebijakan moratorium sebagai win-win solution, baik untuk lingkungan maupun ekonomi . . . [Moratorium] itu adalah bagian dari upaya nasional untuk melindungi lingkungan, serta meningkatkan tata kelola dan produktivitas produsen CPO skala menengah," ujar Putera melalui keterangan resmi, Senin (20/9/2021).
Pada Agustus 2021, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan US$4,7 miliar atau menjadi rekor tertinggi. Produk minyak sawit menjadi kontributor terbesar, yakni menyumbang 19 persen dari ekspor bulanan senilai US$21 miliar, yang sebagian besar dikirim ke China dan India.
Baca Juga
Bahana Sekuritas pun menilai bahwa industri CPO memegang kunci pemulihan ekonomi pasca Covid-19, karena mempekerjakan sekitar 4 juta petani di Indonesia. Sebagian besar petani itu berada di Sumatera dan Kalimantan.
"Terdapat kemungkinan moratorium lain, tetapi keputusan akhir ada di tangan Presiden Jokowi. Berdaasrkan penelaahan kami, tersirat bahwa pemerintah ingin memperpanjang moratorium, seiring dengan adanya isu lingkungan yang memposisikan Indonesia di antara pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa," ujar Putera.
Dia pun menilai bahwa jika pemerintah tak memperpanjang moratorium atau mengizinkan perluasan perkebunan CPO dapat memicu reaksi internasional. Hal tersebut terutama karena bertepatan dengan penghentian perjanjian deforestasi REDD+ dengan Norwegia baru-baru ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
