Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan BUMN PT Hutama Karya (Persero) menerbitkan medium term notes (MTN) global senilai US$900 juta untuk mencapai target pendanaan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) pada 2023.
Dengan estimasi kurs Rp14.000 per dolar AS, maka MTN global yang akan diterbitkan HK senilai US$900 juta itu setara dengan Rp12,6 triliun.
SEVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan salah satu skema yang dipakai adalah penerbitan global medium term notes (GMTN). Adapun, lanjutnya Hutama Karya sejauh ini optimistis dapat mencapai target pendanaan hingga 2023.
"[Salah satu pendanaan kreatif yang dimaksud] yakni program GMTN senilai US$900 juta serta penjajakan potensi kerja sama lainnya dengan nilai yang masih bergerak," katanya kepada Bisnis, Senin (1/2/2021).
Selain itu, Fauzan berujar pihaknya juga akan mendapatkan pendanaan berupa penanaman modal negara (PMN) sekitar Rp6,3 triliun pada tahun ini.
Di samping GMTN, Fauzan berujar perseroan masih berharap pemerintah dapat mendukung pendanaan konstruksi JTTS agar proyek tersebut dapat rampung sesuai target.
Baca Juga
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hendy Rahadian mengatakan kekurangan dana untuk konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra tersebut merupakan salah satu tantangan konstruksi jalan tol pada tahun ini. Pasalnya, penugasan konstruksi jalan tol tersebut dilimpahkan pada PT Hutama Karya (Persero).
Alhasil, Hutama Karya saat ini harus disuntikkan dana pemerintah. Hendy menyatakan skema penyuntikan tersebut adalah penanaman modal negara (PMN).
"Setelah kami evaluasi, ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sekitar Rp60 triliun. Kalau tidak segera dipenuhi, otomatis proyek konstruksi yang berjalan [dilakukan Hutama Karya] sekarang, berhenti," katanya.
Hendy mengatakan pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar defisit tersebut bisa terselesaikan dengan segera.
Hendy menyatakan target yang telah digodok pihaknya merupakan target sementara. Adapun, ucapnya, pihaknya akan melihat sejauh apa DJBM dapat memenuhi target tersebut.
"Ini kami perlu komunikasi dengan Kementerian Keuangan [untuk pendanaan pembebasan tanah] dan konstruksi backbone Jalan Tol Trans Sumatra," katanya.
