Bisnis.com, JAKARTA - Penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara atau SUN pada Selasa (20/10/2020) berhasil meningkat pesat seiring dengan membaiknya kondisi pasar domestik.
Plt. Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan bahwa total penawaran masuk pada lelang kali ini berhasil melampaui target lelang pemerintah sebesar Rp20 triliun.
Berdasarkan data dari laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, hasil lelang SUN mencapai Rp83,02 triliun, dengan SUN Seri FR0087 menjadi yang paling dicari investor.
Jumlah penawaran yang masuk seri itu sebesar Rp25,31 triliun. Seri yang akan jatuh tempo pada 15 Februari 2031 ini dimenangkan sebesar Rp8,15 triliun.
Sementara itu, Seri FR0080 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2031 menjadi SUN dengan jumlah peminat terbanyak kedua pada lelang hari ini.
“Bids yang masuk mencapai Rp83,02 triliun, melonjak 67,8 persen dibandingkan dengan permintaan pada lelang SUN sebelumnya sebesar Rp49,47 triliun,” ujar Deni, Selasa (20/10/2020).
Hal itu tidak terlepas dari membaiknya kondisi pasar domestik yang ditunjang oleh menurunnya persepsi risiko Indonesia yang tercermin dari penurunan CDS Indonesia dalam satu bulan terakhir.
Dia juga mengatakan nilai tukar yang relatif stabil, likuiditas di pasar keuangan yang cukup tinggi, dan kondisi pasar global yang kondusif berpengaruh positif pada penurunan yield SUN dalam beberapa hari terakhir sehingga meningkatkan penawaran masuk pada lelang kali ini.
Selain itu, partisipasi investor asing secara nominal pada lelang kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya.
Pada lelang kali ini, penawaran masuk oleh investor asing mencapai Rp11,97 triliun, meningkat dibandingkan dengan nominal pada lelang sebelumnya sebesar Rp7,53 triliun.
Adapun, minat tertinggi investor Asing di lelang kali ini berada pada tenor 10 dan 15 tahun.
Di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk menyerap permintaan sebesar Rp32,75 triliun dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, termasuk untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Keputusan itu juga mempertimbangkan yield/imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder,” papar Dedi.
