Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Berkomitmen Bayar Sisa Kewajiban, PTPP Minta Permohonan PKPU Dicabut

Nilai dan materialitas kewajiban PTPP terhadap para pemohon PKPU senilai Rp1,75 miliar dan telah dilunasi Rp915,37 juta. Dengan demikian, sisa kewajiban yang belum dibayarkan senilai Rp837,72 juta.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com 07 Oktober 2020  |  15:40 WIB
Area lobby Park Hotel, Jakarta Timur. Park Hotel dikelola oleh PP Hospitality, bagian dari kelompok usaha PT PP (Persero) Tbk. - parkhotel.co.id
Area lobby Park Hotel, Jakarta Timur. Park Hotel dikelola oleh PP Hospitality, bagian dari kelompok usaha PT PP (Persero) Tbk. - parkhotel.co.id

Bisnis.com, JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk. berkomitmen membayar sisa kewajiban kepada pihak yang melayangkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) senilai Rp837,72 juta.

Sekretaris Perusahaan PT PP Yuyus Juarsa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait dengan pelunasan sisa kewajiban dan meminta permohonan PKPU dicabut.

“Perseroan akan melakukan pelunasan kewajiban selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pencabutan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tulis Yuyus dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/10/2020).

Sebelumnya, Budi Darmawan dan CV Prima menyampaikan permohonan PKPU terhadap emiten kontraktor pelat merah tersebut ke PN Jakarta Pusat.

Budi Darmawan merupakan mandor proyek PTPP untuk proyek Swissbel Inn Surabaya dan proyek Transmart Malang. Sedangkan CV Prima adalah vendor beberapa proyek PTPP untuk proyek Hotel Labersa, proyek Sentul, dan proyek JO Kendari.

Adapun, nilai dan materialitas kewajiban PTPP terhadap para pemohon PKPU senilai Rp1,75 miliar dan telah dilunasi Rp915,37 juta. Dengan demikian, sisa kewajiban yang belum dibayarkan senilai Rp837,72 juta.

Yuyus menunjukkan bahwa seluruh sisa kewajiban PTPP kepada pemohon PKPU telah dibayarkan kecuali terhadap proyek Transmart Malang.

Hal itu disebabkan oleh ada perbedaan outstanding sehingga perseroan harus melakukan verifikasi terlebih dahulu.

“Paling lambat akhir bulan Oktober 2020 diselesaikan,” tulis Yayus, sambil menambahkan bahwa keterlambatan itu terjadi akibat dampak pandemi terhadap kondisi PTPP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pkpu ptpp
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top