Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kabar Pasar: Berkelit dari Efek Delisting, Raksasa Tekstil RI Serbu Benua Biru

Di tengah tren kenaikan investor ritel di pasar modal, Bursa Efek Indonesia mencatat 28 emiten terancam forced delisting atau penghapusan pencatatan efek secara paksa lantaran tak kunjung lepas dari jeratan suspensi.
Karyawan berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Dedi Gunawan
Karyawan berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Berita tentang 28 emiten terancam forced delisting atau penghapusan pencatatan efek secara paksa lantaran tak kunjung lepas dari jeratan suspensi menjadi sorotan harian Bisnis Indonesia edisi Senin (7/9/2020).

Berikut beberapa rincian isu-isu terkini seputar perekonomian Indonesia:

Berkelit dari Efek Delisting. Di tengah tren kenaikan investor ritel di pasar modal, Bursa Efek Indonesia mencatat 28 emiten terancam forced delisting atau penghapusan pencatatan efek secara paksa lantaran tak kunjung lepas dari jeratan suspensi.

Delisting, Investor Ritel Bisa Apa? Menjadi seorang Investor di pasar modal adalah sebuah hal yang menyenangkan karena potensi keuntungan yang didapat.

Menakar Urgensi Fondasi Baru. Pemerintah agaknya sudah mantap untuk memberikan iklim yang lebih segar bagi sistem keuangan nasional. Perlukah ada fondasi baru di tengah pekerjaan rumah yang masih belum tuntas akibat tekanan pandemi Covid-19?

Cap Halal Kawasan Industri, Perlukah? Optimasi ekonomi syariah semestinya menjadi peluang yang sejak dahulu ditangkap dengan jeli oleh Indonesia. Terlebih, hingga kini Globalreligiusfuture masih mencatat republik ini sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

Serapan Gas Domestik Kian Terpacu. Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) gas alam cair diyakini bakal mempercepat penyerapan domestik sekaligus menguntungkan konsumen.

Raksasa Tekstil RI Serbu Benua Biru. Ekspor alat pelindung diri (APD) terpantau melonjak sejak pemerintah mencabut larangannya pada medio
Juni. Korporasi-korporasi pertekstilan gigantik di Tanah Air pun kian getol berebut pangsa pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Lelang Jaringan Internet 3T Dibuka Bulan Depan. Lelang pengadaan jaringan last mile untuk menyalurkan internet ke 7.904 desa dikabarkan bakal dimulai Oktober 2020. Adapun, proyek yang ditawarkan ditaksir bernilai Rp21 triliun.

Pemda Bangun Kepercayaan. Sejumlah pemerintah daerah membangun kerpercayaan kepada masyarakat dalam menangani pandemi Covid19 agar berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi.

Sulsel Bersiap Jadi Pusat Pembenihan. Sulawesi Selatan tengah menyiapkan diri untuk menjadi pusat perbenihan jagung secara mandiri. Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel mulai menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung.

Cirebon Menata Diri Demi Investasi. Angka realisasi investasi hingga Juni 2020 telanjur membuat Sugeng Darsono gundah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMSP) Kabupaten Cirebon itu mengaku pandemi Covid-19 membuat nilai investasi di Kabupaten Cirebon baru tercapai 44%, dari target tahunan sebesar 70%.

Selirat Masalah di Bisnis Limbah. Tak mudah bagi pemerintah untuk mengurai benang kusut di ‘bisnis limbah’. Aturan yang ada tak menjadi jaminan arus barang lebih terkendali. Pelanggaran masih terjadi, baik di Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam maupun Tipe A Tanjung Priok.

Menggandakan Kekuatan Domestik. China memilih strategi sirkulasi ganda atau dual circulation di tengah tekanan Amerika Serikat dan sekutu yang menguat.

Cerita Dubes: Seluruh Saluran Ditempuh Demi Diplomasi. Duta Besar RI untuk Ekuador Diennaryati Tjokrosuprihatono mengatakan negara Amerika Latin hingga kini masih berkutat mengatasi wabah yang belum mencapai puncak.

Bawaslu Siapkan Sanksi. Bawaslu bakal memberikan teguran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif kepada Komisi Pemilihan Umum dan calon kepala daerah yang tidak mengindahkan prosedur pendaftaran calon kepala daerah.

Paradigma Pengawasan Perlu Diubah. Mekanisme pengawasan perencanaan dan penggunaan anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu diubah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper