Bisnis.com, JAKARTA— Penerbitan instrumen surat utang korporasi di pasar domestik diprediksi bakal gencar dilakukan setelah periode Pemilihan Umum 2019 setelah pada kuartal I/2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu akibat sejumlah faktor.
Berdasarkan data Bloomberg, penerbitan surat utang korporasi di pasar domestik, dalam bentuk obligasi, surat utang menengah, dan sukuk, tercatat total senilai Rp24,07 triliun per kuartal I/2019. Realisasi itu turun signifikan dari Rp42,02 triliun pada kuartal I/2018.
Secara historikal, pada 2008—2019, penerbitan surat utang pada kuartal I setiap periode Pemilihan Umum (Pemilu) selalu turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal I/2009 misalnya, total emisi obligasi tercatat senilai Rp35,54 triliun atau turun dari Rp87 triliun pada kuartal I/2008.
Selanjutnya, pada kuartal I/2014, kondisi serupa juga terjadi. Total penerbitan surat utang sepanjang periode tersebut senilai Rp7,53 triliun atau turun dari Rp16,81 triliun pada kuartal I/2013.
Dari sisi penerbitan obligasi pelat merah, tercatat juga terjadi penurunan cukup signifikan. Jumlah total emisi turun dari sekitar Rp11,92 triliun pada kuartal I/2018 menjadi Rp2,93 triliun pada kuartal I/2019.
Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas menjelaskan bahwa penurunan penerbitan obligasi pada kuartal I/2019 lebih disebabkan karena kenaikan cost of fund. Sebagai gambaran, average coupon tenor 5 tahun untuk peringkat AAA sebesar 9,38% pada kuartal I/2019 atau lebih tinggi dari 6,95% pada kuartal I/2018.
Selain cost of fund, Handy menyebut faktor berikutnya adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pasalnya, market akan lebih wait and see.
Kendati demikian, dia menyebut terdapat beberapa faktor positif. Salah satunya tren yield surat utang negara (SUN) yang sudah mulai mengalami penurunan. Selanjutnya, beberapa cost of fund penerbitan obligasi korporasi juga turun.
“Kalau Pemilu [2019] lancar, cost of fund juga turun, penerbitan obligasi korporasi akan marak lagi,” jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (8/4/2019).
Handy menyebut terdapat potensi penurunan cost of fund pasca Pemilu 2019. Kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor.
Dia menjelaskan bahwa apabila tekanan kenaikan suku bunga global makin turun maka tekanan Bank Indonesia untuk menaikkan bunga semakin rendah. Selain itu, terdapat kemungkinan ruang untuk menurunkan suku bunga jika terjadi perbaikan current account defisit (CAD).
Dengan adanya ekspektasi tersebut, sambungnya, investasi di pasar obligasi akan lebih menarik. Oleh karena itu, peluang terserapnya obligasi yang diterbitkan oleh penerbit semakin besar.
Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia menjelaskan bahwa memang terjadi kenaikan cost of fund cukup tinggi sejak tahun lalu. Akan tetapi, terjadi tren penurunan sejak kuartal I/2019.
“Penurunan ini ditunjang oleh rupiah yang menguat dan pasar SUN yang juga menguat,” jelasnya.
Di sisi lain, dia menyebut turunnya emisi obligasi oleh BUMN akibat menanti momentum Pemilu 2019 usai. Menurutnya, perseroan pelat merah juga mempertimbangkan kondisi pasar yang cenderung wait and see jelang Pemilu.
Ramdhan memproyeksikan cost of fund surat utang korporasi bakal lebih kompetitif usai Pemilu 2019. Salah satu pendorongnya yakni proyeksi penerbitan yang kian marak usai Pemilu 2019.
Kondisi itu, lanjut dia, sejalan dengan pertumbuhan pasar keuangan. Artinya, instrumen surat utang korporasi memiliki permintaan yang terus bertumbuh.
“Cost of fund akan bertahap lebih rendah dengan maraknya penerbitan setelah pemilu,” paparnya.
Sementara itu, Ramdhan menyebut faktor eksternal juga menjadi pendorong penerbitan surat utang korporasi usai Pemilu 2019. Beberapa katalis positif di antaranya potensi perdamaian antara Amerika Serikat dan China serta terbatasnya kenaikan suku bunga The Fed.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, sejumlah perseroan siap menggalang dana lewat obligasi usai Pemilu 2019. Beberapa di antaranya PT PP (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Agus Purbianto, Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia PP menyebut perseroan masih memiliki izin penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi sampai dengan Maret 2020. Menurutnya, sisa izin yang masih dikantongi senilai Rp1,5 triliun.
Dia menyebut perseroan berencana menerbitkan obligasi pada semester II/2019 atau usai Pemilu 2019. Keputusan itu menyesuaikan drawdown investasi dan memantau tren suku bunga.
Agus belum memastikan apakah nantinya sisa izin PUB Rp1,5 triliun akan diterbitkan sekaligus. Pihaknya akan mempertimbangkan kondisi pasar.
