BUMN Kaji Penerbitan Cross Border Sekuritisasi dan Green Bond

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebut tengah mengkaji  instrumen pendanaan melalui lewat penerbitan cross border sekuritisasi dan obligasi hijau atau green bond.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 19 Februari 2019  |  11:18 WIB
BUMN Kaji Penerbitan Cross Border Sekuritisasi dan Green Bond
Ilustrasi - www.hennionandwalsh.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebut tengah mengkaji  instrumen pendanaan melalui lewat penerbitan cross border sekuritisasi dan obligasi hijau atau green bond.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro mengatakan dua instrumen tersebut menjadi terobosan terbaru yang akan ditempuh oleh perseroan pelat merah. Untuk instrumen green bond misalnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) disebut memiliki karakteristik bisnis yang cocok untuk emisi instrumen tersebut.

“PLN kami dorong bisa cari instrumen pembiayan yang green comply karena cocok untuk proyek-proyek seperti energi baru dan terbarukan atau renewable energy,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Selain untuk memenuhi komitmen terhadap isu iklim perubahan iklim, Aloysius mengatakan instrumen green bond memiliki captive investor. Artinya, ada pemegang modal tersebut memang fokus ke dalam skema pembiayaan tersebut.

Sebelumnya, Aloysius mengungkapkan akan melanjutkan diversivikasi pembiayaan dari negara lain. Beberapa skema yang menurutnya menarik di antaranya Korea dengan Arirang Bond dan Jepang dengan Samurai Bond.

“Kami masih melihat banyak sekali potensi instrumen pendanaan baru, kami akan lanjutkan komodo bond,” ujarnya.

Dia mengatakan pertimbangan utama dari instrumen pembiayaan baru yakni lebih kompetitif dibandingkan dengan sumber di dalam negeri. Artinya, pembiayaan dengan dana yang lebih murah dari instrumen yang ada di pasar domestik saat ini.

Saat ini, Aloysius menyebut sejumlah BUMN juga mengupayakan berbagai skema pendanaan alternatif. Hal tersebut untuk menurunkan tingkat leverage perseroan.
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumn, kementerian bumn, green bond

Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top