Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan hasil penerbitan Sukuk Hijau Republik Indonesia Tahun 2018 senilai US$1,25 miliar secara eksklusif akan didistribusikan untuk proyek ramah lingkungan sesuai Kerangka Hijau atau Green Framework.
Melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (13/12/2018), Dwi Irianti, Direktur Keuangan Syariah Kementerian Keuangan menyatakan penerbitan ini didaulat sebagai Sukuk Hijau negara pertama di dunia.
Investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu: 32% pasar negara muslim, 25% pasar Asia, 15% EU, 18% AS, dan 10% Indonesia. Adapun inisiatif Obligasi dan Sukuk Hijau bertujuan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
"Green Sukuk adalah instrumen keuangan inovatif berbasis syariah untuk mendukung komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim," kata Dwi saat mengisi sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia.
Dwi memperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 2015-2020 mencapai US$1,065 triliun atau Rp213 triliun. Sementara dana yang dialokasikan untuk aksi mitigasi dan adaptasi 2015-2019 adalah Rp728 triliun.
Dalam APBN 2016-2017, total alokasi anggaran untuk mitigasi perubahan iklim pada 2016 dan 2017 adalah Rp154 triliun. Sukuk hijau hadir sebagai instrumen keuangan syariah yang 100% dari penggunaannya secara eksklusif dikhususkan untuk membiayai proyek hijau yang berkontribusi pada kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pelestarian keanekaragaman hayati.
Berdasarkan kerangka Hijau Indonesia, terdapat 9 sektor yang dapat dibiayai oleh Obligasi/Sukuk Hijau, yaitu: energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi, pariwisata hijau, ketahanan (resilience) terhadap perubahan iklim, bangunan hijau, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah dan energi limbah.
"Inisiatif ini selaras dengan tujuan Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", ucap Dwi Irianti.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, yang juga memberikan keynotes pada acara ini mengatakan, saat ini Indonesia mendorong pembangunan ekonomi rendah karbon, yaitu melalui pembangunan rendah emisi, efisiensi energi, meningkatkan efisiensi pertanian, serta mengatasi pembalakan liar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
