Bisnis.com, JAKARTA—Bursa Efek Indonesia menargetkan jumlah investor individu beredasarkan single investor identification (SID) di Papua dan Papua Barat akan menembus 10.000 investor pada 2020, meningkat dari posisi saat ini 3.280 investor.
Kresna Aditya Payokwa, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jayapura-Papua, mengatakan bahwa sejak 5 tahun BEI hadir di Papua melalui kantor perwakilan di Jayapura, perkembangan investor pasar modal di sana cukup menggembirakan.
Menurutnya, dari total SID asal Papua saat ini yang mencapai 3.280 investor, sekitar 20% di antaranya sudah aktif bertransaksi. Aktivitas transaksi dan edukasi investor baru didukung oleh adanya 5 geleri investasi, yakni 3 di Jayapura, 1 di Timika, dan 1 di Marauke.
BEI juga baru saja membuka kantor perwakilan untuk Papua Barat, yakni di Manokwari. Pekan lalu, dalam rangka perayaan 2 tahun kampanye Yuk Nabung Saham, BEI meresmikan galeri investasi baru yang khusus menyasar para pengojek di Manokwari.
Para pengojek yang tergabung dalam organisasi masa Persatuan Pejasa Roda Dua Manokwari atau disingkat PERPRAMA tersebut beranggotakan 3.350 pengojek non aplikasi/luring yang terkoordinasi secara baik.
Kresna mengatakan, potensi investor asal Papua sejatinya cukup tinggi, mengingat masyarakat Papua memiliki semangat investasi yang tinggi. Tidak jarang, semangat investasi ini tidak disertai pengetahuan yang memadai sehingga masyarakat Papua kerap terjebak investasi bodong.
Baca Juga
Menurutnya, BEI mengupayakan edukasi rutin dan berkesinambungan di sana untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman investasi yang benar kepada masyarakat. BEI mengupayakan pengembangan kampanye Yuk Nabung Saham di Papua hingga ke level desa dan kelurahan.
“Setiap bulan jumlah transaksi kita di Papua bisa mencapai sampai 70 miliar dari tiga sekuritas yang ada di sini. Pertumbuhan investor kita juga cukup besar dibandingkan tahun kemarin. Kami targetkan di 2020 sudah bisa 10.000 investor walaupun pasti butuh proses dan effort yang cukup besar,” ungkapnya kepada Bisnis pekan lalu.
Nicky Hogan, Direktur Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia, mengatakan bahwa program BEI di masa mendatang adalah perluasan basis investor pasar modal hingga merambah ke kelompok-kelompok marginal, terutama di Indonesia bagian timur.
Atas dasar itu, dalam perayaan 2 tahun Yuk Nabung Saham Rabu (29/11) pekan lalu di STIE Jembatan Bulan, TImika, Papua, BEI mengundang sejumlah investor dari kalangan masyarakat bawah, seperti tukang es cendol, satpam, pemilik kedai kopi, PNS, ibu rumah tangga, dan petani, meskipun yang disebut terakhir ini tidak sempat hadir.
Mereka masing-masing menceritakan pengalaman investasinya di pasar saham kepada mahasiswa dan masyarakat yang hadir saat itu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa investasi saham bukanlah hanya milik eksklusif kalangan terbatas yang sudah kaya.
“Kita berkali-kali tegaskan bahwa membeli saham itu artinya adalah menjadi pemilik suatu perusahaan, bukan untuk spekulasi. Kesadaran investasi yang sehat ini yang mau kita tanamkan ke semua warga negara,” katanya.
M. Wira Adibrata, Kepala Kantor Perwakilan BEI Manokwari-Papua Barat, mengatakan di Papua saat ini masih banyak kasus investasi bodong yang merugikan masyarakat. Dirinya menceritakan ada seorang warga yang meninggal karena uang untuk cuci darah justru habis karena tertipu invetasi bodong.
“Sekarang BEI juga sudah hadir di Manokwari dan kita malah duluan dibandingkan OJK. Ke depan kita ingin masyarakat di sini investasi di instrumen yang benar. Kampanyenya untuk saat ini mulai dengan pengojek dulu, nanti berlanjut ke masyarakat yang lebih luas,” katanya.
Kantor perwakilan OJK untuk Papua dan Papua Barat saat ini memang hanya ada di Jayapura, Papua. Menurut pengakuan warga setempat, absennya OJK di Papua Barat menyebabkan belum satu pun modus investasi bodong di Papua Barat yang ditutup, padahal di Papua terakhir ada 14 lagi yang ditutup.
Lutfi Arnawan, Kasubbag Edukasi dan Pelayanan Konsumen OJK Papua & Papua Barat, mengatakan saat ini OJK tengah berkoordinasi dengan komponen pemerintahan Papua Barat untuk mendorong terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Papua Barat pada bulan ini.
“Indeks literasi keuangan di Papua Barat ini memeng paling rendah. Semoga Desember ini TPAKD bisa terbentuk sehingga setelah itu baru Satgas Waspada Investasi bisa terbentuk juga [untuk menangani kasus investasi bodong],” ungkapnya.
