Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengandalkan investor lokal untuk menyerap obligasi yang akan diterbitkan perusahaan.
Raharjo Adisusanto, Managing Director Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) menuturkan emisi obligasi 2017 memiliki tantangan besar di tengah pasar keuangan yang masih belum stabil. Meski begitu, perusahaan akan tetap menerbitkan obligasi sebagai salah satu sumber pembiayaan ekspansi LPEI.
"Sumber pendanaan LPEI [hanya bisa] dari surat hutang dan pinjaman. Kami tetap di obligasi karena tidak dapat mengambil [menghimpun dana] pihak ke tiga [seperti tabungan]," kata Raharjo di Jakarta, Sabtu (21/1/2017).
Dia mengatakan banjirnya emisi obligasi di tengah pasar keuangan dan adanya kewajiban industri keuangan non bank meletakan sebagian investasinya di surat utang negara maupun obligasi infrastruktur belum berdampak signifikan terhadap yield yang harus ditawarkan LPEI. Ini dikarenakan LPEI memiliki Investor dedicated yang paham akan bisnis dan risiko dari surat hutang perusahaan.
"Yield kami masih belum lebih mahal karena lembaga soveright, sudah punya Investor dedicated, sudah paham dengan bisnis LPEI. Kami dipandang cukup kuat, [apalagi] di belakang [LPEI sebagai badan usaha milik negara] ada pemerintah," katanya.
Yudistira S. Slamet, Head of Debt Research PT Danareksa Sekuritas menjelaskan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/2016 yang kemudian disempurnakan menjadi No.36/2016 yang mengatur kewajiban industri keuangan non bank menempatkan sebagian investasinya pada surat hutang negara dan obligasi infrastruktur memberi efek samping terhadap sektor-sektor lain di luar dan dalam sektor infrastruktur.
Dia mencatat di akhir 2016, penerbitan obligasi untuk emiten pembiayaan tidak terkait sektor infrastruktur mengalami kesulitan untuk mendapatkan besaran nominal saat penawaran. Selain itu, jika dilihat berdasarkan risk premium di atas yield SUN dengan jatuh tempo yang mendekati, jelas dia, terlihat emiten pembiayaan non-infrastruktur harus membayar premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan emiten pembiayaan terkait infrastruktur.
Selama 2016, rata-rata tertimbang risk premium di atas yield SUN dengan jatuh tempo yang mendekati untuk emiten pembiayaan tercatat sebesar 180 bps, sementara itu untuk emiten pembiayaan terkait infrastruktur hanya 78 bps. Persaingan yang lebih ketat pada 2016 menyebabkan emiten dari sektor pembiayaan non-infrastruktur harus membayar premi risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan size penerbitan yang diinginkan.
