Bisnis.com, JAKARTA- Nilai tukar rupiah pada Jumat (23/10/2015) ditutup pada level Rp13.621 per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,14% dari sebelumnya.
Saat membuka perdagangan, rupiah terapresiasi tajam 1,15% ke level Rp13.483 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan level di Rp13.491 per dolar AS.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan ada sejumlah faktor baik eksternal maupun internal yang membuat nilai tukar rupiah mengalami penguatan.
"Rupiah menguat 0,9% pada Jumat, sampai siang tadi capai 1,1%, Malaysia menguat 1,4%, Korea menguat 1,1%," ujarnya di Kompleks BI, Jumat (23/10/2015).
Dia menuturkan ada dua sebab, pertama yang berpengaruh pada penguatan kurs rupiah dari faktor eksternal.
Yakni nomalisasi kebijakan The Fed terkait rencana kenaikan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR).
Menurutnya, kemungkinan besar pada Oktober ini tidak ada kenaikan tingkat suku bunga acuan The Fed sehingga berdampak pada berkurangnya ketidakpastian dan menguatnya kurs rupiah.
"Kalau AS masih tentang bahwa kemungkinan besar bulan Oktober ini, akan ada rapat FOMC dan bulan Desember. Jadi kemungkinan besar bulan Oktober ini enggak akan ada kenaikan untuk konsensus," kata Mirza.
Faktor eksternal kedua yakni terkait dengan pernyataan Gubernur Bank Sentral Eropa yang menyatakan siap untuk melakukan tambahan stimulus moneter.
Stimulus tersebut dengan melakukan Quantitative easing (QE) lebih banyak lagi sehingga dapat mendongkrak ekonomi Eropa.
"Kemudian Euronya melemah terapi currency emerging market meningkat atau menguat maka rupiah juga ikut menguat," ucapnya.
Selain faktor ekternal, tambah Mirza, faktor domestik juga berpengaruh pada menguatnya kurs rupiah.
Dia menuturkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga V yang dikeluarkan menunjukkan pemerintah secara konsisten berkomitmen melakukan deregulasi dan juga mendorong investasi yang berpengaruh pada menguatnya kurs rupiah.
"Intinya sih ada paket 1-5 mudah-mudahan ini terus bertambah, yang menunjukkan kepada pasar pemerintah makin serius. Pasar menjadi semakin yakin pemerintah ingin melakukan reformasi struktural lewat deregulasi, mendorong investasi dan ekspor, capital inflows dan dari sisi moneter ada inflasi yang menurun," tutur Mirza.
Salah satu kebijakan pemerintah yakni terkait pengurangan pajak untuk revaluasi aset . Korporasi diharuskan melakukan revaluasi aset pada aset yang sudah lama.
Menurutnya, revaluasi aset itu akan bisa meningkatkan aset dan permodalan.
"Kemudian tentu ada pajak yg hrs dibayar karena kan ada insentif menjadi 3%, itu tergantung semakin cepat mau melakukan revaluasi aset yang dilakukan maka akan semakin kecil insentif pajak yang harus dibayarkan atau semakin besar insentifnya," ucapnya.
Apabila suatu perusahaan mendapatkan revaluasi aset, maka permodalan yang dimilikinya akan meningkat sehingga memiliki ruang besar untuk melakukan kegiatan ekspansi dan financing lebih lanjut.
"Jadi misalnya suatu perusahaan debt to equity nya katakan misalnya sudah diatas 4 kali. Kalau melakukan revaluasi maka modalnya akan lebih besar, debt equitynya menjadi turun sehingga bisa memperoleh kredit lagi. Itu dari sisi insentif untuk melakukan ekspansi bersama," terangnya.
Kebijakan lainnya yakni penghapusan pajak berganda pada Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau Real Estate Investment Trusts (REITs).
Untuk diketahui, Real Estate Investment Trusts (REITs) merupakan salah satu produk berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
"Sekarang banyak dilakukan di luar negeri karena memang suatu pertimbangannya dobel taxation di indoensia. Pengurangan pajak ganda ini diharapkan terjadi kapital inflow, masuk ke Ina untuk membeli instrumen rates tersebut," ujar Mirza.
